Pemerintah telah menetapkan penerimaan tenaga pengajar dan guru melalui formasi CPNS dialihkan ke pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) mulai 2021. Politikus Partai Gerindra, Ali Zamroni, menolak dan menilai keputusan tersebut sebagai kezaliman.
"Bagaimana bisa guru tidak dimasukkan dalam formasi CPNS, itu namanya zalim. Jelas, kita menolak adanya wacana penghapusan jalur CPNS bagi guru dalam seleksi ASN," kata Ali Zamroni dalam keterangannya, Selasa (5/1/2021).
Anggota Komisi X DPR RI itu menilai status PNS untuk guru merupakan upaya negara memberikan jaminan kesejahteraan. Ia menilai status PNS akan dapat meningkatkan kemampuan mengajar para guru.
"Status PNS bagi guru harus dipandang sebagai upaya negara untuk menghadirkan jaminan kesejahteraan dan karier bagi para guru. Dengan demikian, mereka bisa secara penuh mencurahkan hidup mereka untuk meningkatkan kemampuan mengajar dan menjadi teladan bagi peserta didik," ujarnya.
Ali menilai hasil kerja guru bukan produk yang dapat diukur secara angka. Ia mengatakan hasil kerja guru ialah keahlian dan karakter para peserta didik.
"Guru itu output-nya bukan produk atau dokumen yang bisa diukur secara matematis. Guru itu output-nya adalah skill sekaligus karakter dari peserta didik. Jika mereka dengan mudah diambil dan dibuang karena status kontrak, bisa dibayangkan bagaimana output peserta didik kita di masa depan," tegasnya.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
