Polisi Minta Klarifikasi Media Pemuat 'Hoax', Dewan Pers Beri Penjelasan

Karin Nur Secha - detikNews
Sabtu, 02 Jan 2021 22:43 WIB
Agung Dharmajaya
Ketua Komisi Hukum dan Perundang-Undangan Dewan Pers, Agung Dharmajaya. (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Polda Kalimantan Tengah (Kalteng) akan meminta klarifikasi terhadap media pemuat berita berjudul, 'Lewat Parpol di RI, Partai Komunis China Disebut Desak Bubarkan FPI'. Polisi menilai berita itu hoax. Terkait hal tersebut Dewan Pers beri penjelasan soal mekanisme yang bisa ditempuh.

"Untuk menguji bohong atau tidak (berita itu), harus diklarifikasi. Maka yang bersangkutan harus meminta hak jawab kepada medianya," ujar Ketua Komisi Hukum dan Perundang-Undangan Dewan Pers, Agung Dharmajaya saat dihubungi detikcom, Sabtu (2/1/2021).

Agung menjelaskan, jika memang ada pihak yang merasa dirugikan dengan beritanya, dia berhak menyampaikan hak jawab. Selanjutnya media akan menjawab, menambahkan jawaban pihak yang dirugikan di berita yang sudah diunggah tersebut.

"Kalau medianya tidak menanggapi, nah yang bersangkutan ini akan mengadukan media tersebut ke Dewan Pers. Nanti, Dewan Pers akan memproses," jelasnya.

Persoalan ini terkait produk jurnalistik. Media berbadan hukum, baik yang terdaftar di Dewan Pers maupun yang tidak terdaftar di Dewan Pers, tidak bisa langsung diproses pidana atau perdata. Penanganan media pers berbadan hukum harus lewat Dewan Pers.

"Tolong diingat, jadi sepanjang persoalannya itu berawal dari produk jurnalistik, sepanjang media itu berbadan hukum, lupakanlah itu terdaftar atau belum terdaftar di Dewan Pers, maka penanganannya harus melalui Dewan Pers. Hal itu dikuatkan juga dengan MOU antara Kapolri dengan dewan pers," terang Agung.

Selanjutya, Dewan Pers jamin media yang membuat hoax bukan media massa, tapi media sosial:

Selanjutnya
Halaman
1 2 3