ADVERTISEMENT

Round-Up

Polemik Maklumat Kapolri soal FPI

Tim detikcom - detikNews
Sabtu, 02 Jan 2021 21:01 WIB
Kapolri Jenderal Idham Azis melantik Irjen Mohammad Fadil Imran dan Irjen Ahmad Dofiri sebagai Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jawa Barat (Dok. Mabes Polri).
Foto: Kapolri Jenderal Idham Azis melantik Irjen Mohammad Fadil Imran dan Irjen Ahmad Dofiri sebagai Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jawa Barat (Dok. Mabes Polri).
Jakarta -

Kapolri Jenderal Idham Azis menerbitkan maklumat berisi pelarangan Front Pembela Islam (FPI). Polemik ini pun muncul soal perlu atau tidaknya maklumat ini.

Maklumat Kapolri Nomor Mak/1/I/2021 tentang Kepatuhan terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut, serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI), diteken Idham Azis pada Jumat (1/12/2020).

"Ya benar," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono ketika mengkonfirmasi kebenaran maklumat ini.

Lewat maklumat itu, Kapolri meminta masyarakat tidak terlibat kegiatan FPI dan menggunakan simbol FPI.

"Masyarakat tidak terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam mendukung dan memfasilitasi kegiatan serta menggunakan simbol dan atribut FPI," kata Idham Azis dalam maklumat itu.

Selanjutnya, bila ada masyarakat yang tetap beraktivitas atas nama FPI dan menggunakan simbol FPI, polisi akan bertindak.

"Bahwa apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat ini, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ataupun diskresi Kepolisian," kata Idham Azis dalam maklumat itu.

Maklumat ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri, Menkum HAM, Menkominfo, Jaksa Agung Kapolri, dan Kepala BNPT Nomor 220-4780 Tahun 2020; M.HH 14.HH.05.05 Tahun 2020; 690 Tahun 2020; 264 Tahun 2020; KB/3/XII/2020; 320 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut, Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT