Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menceritakan banyaknya pertanyaan yang ditujukan ke dirinya soal kepastian sekolah tatap muka pada 2021 mendatang. Ariza menyebut pihaknya akan melihat fakta dan data perkembangan virus Corona (COVID-19) terlebih dahulu pada awal 2021.
"Ini sering ditanyakan oleh para wali murid kepada kami mengenai apakah tatap muka akan dimulai pada Januari 2021. Sudah kami jelaskan berkali-kali, kami akan melihat fakta dan data perkembangan COVID-19 di awal tahun 2021," kata Ariza dalam video yang diunggah di Instagram milik pribadinya seperti dilihat Kamis (31/12/2020).
Ariza menerangkan, keputusan sekolah tatap muka akan dilihat pada persentase angka orang yang terpapar COVID-19 di Ibu Kota jika tak kunjung melandai, Ariza menyebut para siswa terpaksa masih harus belajar secara virtual di rumah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Nanti kalau memang angkanya membaik dimungkinkan tatap muka tentu harus dengan persetujuan para wali murid. Kalau angkanya belum membaik, mungkin rasanya anak-anak kita masih harus terus belajar rumah secara virtual," ungkapnya.
Ariza mengatakan pihaknya belum memastikan kapan waktu pengumuman nasib sekolah tatap muka di DKI ini. Dia menyebut Gubernur DKI Anies Baswedan akan segera segera membuat keputusan dan mengumumkannya pada publik.
"Namun demikian, keputusan nanti akan segera kami sampaikan pada waktunya yang terbaik bagi anak-anak kita wali murid. Tentu bagi kita semua apakah kita tetap belajar di rumah atau belajar dengan tatap muka tunggu saja, nanti Pak Gubernur akan menyampaikan kepada kita semua," katanya.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim sebelumnya mengeluarkan kebijakan terkait sekolah tatap muka di tengah pandemi. Nadiem kini memperbolehkan pembelajaran tatap muka di sekolah mulai 2020/2021.
"Pemerintah pada hari ini melakukan penyesuaian kebijakan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, kanwil atau kantor Kemenag untuk menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka di sekolah-sekolah di bawah kewenangannya," kata Nadiem Makarim dalam siaran YouTube Kemendikbud RI, Jumat (20/11/2020) lalu.
Nadiem menyebut pihaknya sudah mengevaluasi hasil SKB empat menteri sebelumnya. Nadiem melihat situasi hari ini bahwa hanya 13 persen sekolah yang melakukan pembelajaran tatap muka dan sebesar 87 persen masih belajar dari rumah.
Nadiem menegaskan sekolah pembelajaran jarak jauh atau PJJ punya dampak negatif terhadap siswa maupun orang tua. Dampak itu termasuk psikososial.
"Mulai Januari 2021, ada tiga pihak yang menentukan apakah sekolah itu boleh dibuka atau tidak. Yang pertama adalah pemdanya sendiri, pemda atau dalam situasi yang lain kanwil atau kantor Kemenag," ucap Nadiem.