Kemenag Peringatkan Tak Ada Lagi Nama atau Simbol FPI untuk Urusan Dakwah

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 31 Des 2020 14:23 WIB
Gedung Kemenag/Istimewa
Foto: Gedung Kemenag (dok Istimewa)
Jakarta -

Kementerian Agama (Kemenag) menilai pelarangan organisasi Front Pembela Islam (FPI) sudah dipertimbangkan matang dan dasar hukum yang kuat. Kemenag menilai dampak pelarangan tersebut harus dijalankan dalam koridor hukum.

Juru bicara Kemenag, Abdul Rochman, mengatakan seluruh aktivitas FPI dilarang setelah ada larangan tersebut. Dia menilai para aktivis FPI termasuk Habib Rizieq Shihab dilarang lagi membawa atribut dalam beraktivitas.

"Konsekuensi dari pelarangan ini jelas, bahwa tidak ada lagi pihak-pihak yang diizinkan untuk menggunakan nama dan beragam atribut FPI dalam kegiatan di tengah masyarakat. Termasuk dalam urusan dakwah, mereka juga tak diperkenankan lagi membawa-bawa nama dan simbol FPI lagi," kata Rochman kepada wartawan, Kamis (31/12/2020).

Dia mengatakan konsekuensi hukum atas pelarangan ini, semua pihak termasuk anggota FPI harus menghormati dan menjunjung tinggi aspek hukum. Untuk itu, Kemenag meminta kepada para pimpinan dan anggota eks FPI untuk menaati keputusan final pemerintah ini dengan tidak menyelenggarakan kegiatan-kegiatan baru yang justru berpotensi memicu ketegangan di tengah masyarakat.

Dia meminta semua pihak menunjukkan kedewasaan dalam berdemokrasi dalam mewujudkan kehidupan berbangsa yang penuh kedamaian. Di sisi lain, Kemenag juga mengimbau kepada seluruh elemen bangsa untuk terus menjaga kondusivitas yang telah terjalin selama ini.

Kemenag mengimbau masyarakat Indonesia untuk tidak mudah terprovokasi oleh kelompok-kelompok tertentu yang tidak puas atau memiliki kepentingan lain di balik pembubaran FPI.

"Kemenag juga mendorong kepada tokoh-tokoh masyarakat untuk berhati-hati dalam menyikapi masalah ini. Jangan sampai justru membuat pernyataan yang kontraproduktif dengan upaya pemerintah yang kini terus mewujudkan situasi aman dan damai," katanya.

Simak video 'Wagub DKI: FPI Ormas, Pelarangannya Kebijakan Pemerintah Pusat':

[Gambas:Video 20detik]