Round-Up

Ragam Pesan untuk Jokowi di Bursa Calon Kapolri

Hestiana Dharmastuti - detikNews
Rabu, 30 Des 2020 23:30 WIB
Presiden Jokowi melantik 6 menteri dan 5 wakil menteri baru pagi tadi. Mereka dilantik berbarengan di Istana Negara, Jakarta Pusat.
Presiden Jokowi (Setpres)
Jakarta -

Kapolri Jenderal Idham Azis akan pensiun pada akhir Januari 2021. DPR memberikan pesan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan menunjuk calon Kapolri pengganti Jenderal Idham Azis.

Rencananya, DPR memproses pergantian calon Kapolri di atas 11 Januari 2021. Beredar sejumlah nama pejabat polisi dinilai cocok menggantikan Kapolri Jenderal Idham Azis.

Berdasarkan catatan IPW, ada sejumlah nama yang cocok jadi calon Kapolri. Calon Kapolri itu berasal dari anggota yang bertugas di kalangan internal maupun eksternal Polri.

Menurut IPW, ada tiga Komjen dari internal Polri yang berpeluang besar menjadi Kapolri. Mereka adalah Wakapolri Komjen Gatot Edi, yang pernah menjadi Asrena Polri dan Kapolda Metro Jaya serta berpengalaman mengendalikan situasi Jakarta saat Pilpres 2019. Kedua adalah Kabaharkam Komjen Agus Andriyanto, yang pernah bertugas di daerah keras sebagai Kapolda Sumut.

Kabareskrim Komjen Sigit Listyo, yang pernah menjadi ajudan Presiden Jokowi dan Kapolda Banten, juga disebut IPW berpeluang besar menjadi Kapolri. Nama Sigit belakangan memang bersinar karena kepemimpinannya, termasuk yang menonjol adalah saat dia memimpin penangkapan buron kelas kakap Djoko Tjandra.

Di luar Polri, menurut IPW, ada dua nama yang juga punya peluang di bursa calon Kapolri. Mereka adalah Komjen Boy Rafli Amar dan Sestama BIN Komjen Bambang Sunarwibowo. Boy Rafly pernah menjadi Humas Polri, Kapolda Banten, Kapolda Papua, serta Kepala BNPT.

Komisi III DPR Berharap Jokowi Memperhatikan Rekomendasi Kompolnas

Komisi III DPR berharap Jokowi memperhatikan rekomendasi Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) Polri jika ingin menunjuk calon Kapolri pengganti Jenderal Idham Aziz.

"Siapapun Kapolri nantinya itu adalah Hak Prerogatif Presiden. Sesuai Undang-undang usulan dari Wanjakti/nas atau Kompolnas itu hanya sebagai usulan ataupun masukan saja. Baik usulan administrasi atau teknis itu semua terserah kepada Presiden sebagai user. Siapapun yang ditunjuk Presiden itu haknya," ujar Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Pangeran Khairul Saleh kepada wartawan, Rabu (30/12/2020).

Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya: