Kapolri Jenderal Idham Azis segera memasuki masa pensiun pada Januari 2021. Komisi III DPR berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) nantinya memperhatikan rekomendasi Kompolnas dan Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) Polri jika ingin menunjuk calon Kapolri pengganti Jenderal Idham Azis.
"Siapa pun Kapolri nantinya itu adalah hak prerogatif Presiden. Sesuai undang-undang usulan dari Wanjakti/nas atau Kompolnas itu hanya sebagai usulan ataupun masukan saja. Baik usulan administrasi atau teknis itu semua terserah kepada Presiden sebagai user. Siapa pun yang ditunjuk Presiden itu haknya," ujar Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh kepada wartawan, Rabu (30/12/2020).
Pangeran berharap Jokowi dapat memerhatikan usulan nama dari Wanjakti dan Kompolnas. Sebab, menurutnya, kedua lembaga itu mengetahui kondisi internal di Polri dan sosial masyarakat.
"Presiden agar dapat memperhatikan usulan Wanjakti karena yang mengetahui kondisi internal kepolisian, begitu juga dengan Kompolnas yang memahami kondisi sosial masyarakat terkait institusi kepolisian," kata Pangeran.
Ketua DPP PAN itu berharap siapa pun yang dipilih Jokowi menjadi calon Kapolri ialah calon terbaik Polri. Dia menginginkan orang tersebut dapat meneruskan dan meningkatkan kinerja Polri.
"Diharapkan siapa pun yang disampaikan oleh Presiden nanti benar-benar calon terbaik yang dapat meneruskan hal-hal baik oleh Kapolri sebelumnya, dan memperbaiki apa yang menjadi kekurangan sehingga kinerja Polri semakin baik ke depannya dan selalu mendapat kepercayaan oleh masyarakat," ucapnya.
Pangeran mengatakan Komisi III DPR saat ini belum menerima Surat Presiden terkait nama-nama calon Kapolri yang dipilih Jokowi. "Sampai saat ini Istana belum menyampaikan surat presiden yang ditandatangani Presiden Jokowi berisikan nama-nama calon Kapolri untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III," tuturnya.
Selanjutnya nama-nama yang disebut berpeluang menjadi calon Kapolri.
