Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipiter) Bareskrim Polri telah menetapkan pria berinisial RSP sebagai tersangka terkait kasus penebangan liar atau illegal logging. RSP diduga telah memalsukan sejumlah dokumen terkait usaha pemenuhan kayu di perusahaannya dengan membuat dokumen terbang.
"Tersangka (RSP) menerima kontrak pemenuhan kayu di mana di situ tidak sesuai dengan kemampuan dari izin yang dikuasai. Kedua memalsukan dokumen. Ketiga istilahnya dokumen terbang jadi digunakan berulang kali," kata Kasubdit 3 Dittipiter Bareskrim Polri Kombes Kurniadi saat konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (30/12/2020).
Kurniadi menuturkan RSP telah menggandakan dokumen surat keterangan sah hasil hutan (SKSHH-KO) yang digunakan untuk menyertai pengangkutan kayu olahan yang dijual kepada pembeli. Namun data dalam dokumen yang digandakan kata Kurniadi, berbeda dengan dokumen aslinya tetapi menggunakan kode batang (barcode) yang sama.
"Dokumen ini ada barcode-nya dikeluarkan oleh teman-teman Kehutanan. Kemudian barcode ini sama dengan dokumen yang satunya tetapi data di sini berbeda, ini yang dikatakan dokumen terbang," tuturnya.
"Jadi dokumen ini digunakan berulang kali padahal dokumen ini satu barcode-nya sama. Tadi di sini isinya bisa mengangkat kayu 9 kubik di belakangnya mengangkut kayu 8 kubik, jadi digunakan berulang-ulang," lanjutnya.
Kurniadi menyampaikan kasus tersebut berawal dari adanya informasi dari masyarakat sekitar yang mengetahui adanya aktivitas penebangan liar. Polisi kata Kurniadi kemudian menaikkan informasi tersebut ke penyidikan berdasarkan laporan tipe A yang dibuat oleh Polisi dengan nomor LP: A/645/XI/2030/ Bareskrim tanggal 13 November 2020.
"Bahwa kita menerima info dari masyarakat pada bulan Oktober kemudian tanggal 13 November 2020 kita tetapkan penyidikan dengan dasar laporan polisi nomor 0645. Kemudian dari laporan tersebut kita melakukan penyidikan dengan Pasal 12 UU No 18 Tahun 2013 pencegahan dan pemberantasan, perusakan hutan dan pasal 83 dan pasal 109 dijelaskan bahwa siapapun yang terlibat dalam usaha perkara ilegal logging harus ditindak. Yang bertanggung jawab maupun perangkat di bawahnya," ujarnya.
Selanjutnya, tersangka terancam denda Rp 15 miliar dan penjara maksimal 15 tahun:
