.webp)
Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti kinerja KPK selama 2020 di bawah kepemimpinan Firli Bahuri dkk. ICW menganggap selama 2020 KPK lebih banyak mengumbar kontroversi ketimbang prestasi.
"Mulai dari menurunnya jumlah tangkap tangan, kegagalan meringkus buronan, problematika kepemimpinan komisioner, termasuk pelanggaran etika, sampai pada minimnya mengusut perkara-perkara besar," ucap peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam konferensi pers catatan akhir tahun pemberantasan korupsi ICW tahun 2020, Rabu (30/12/2020).
Kurnia mengatakan semakin melemahnya KPK tak lepas dari arah politik hukum Indonesia. Di mana, kata Kurnia, KPK dilemahkan kewenangannya melalui perubahan regulasi melalui revisi UU KPK.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tidak bisa dipungkiri, variabel keberhasilan penegakan hukum juga berada pada seberapa jauh dukungan dari cabang-cabang kekuasaan, salah satunya Presiden sebagai pimpinan eksekutif," ujar Kurnia.
Kurnia juga menyinggung terkait peran Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, tidak ada peran Jokowi yang menunjukkan untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia.
"Peran presiden praktis tidak terlihat dalam isu reformasi penegakan hukum. Alih-alih mendukung, presiden malah menjadi salah satu aktor utama yang melemahkan pemberantasan korupsi," katanya.
Menurut Kurnia, Jokowi hanya berorientasi pada kebijakan sektor ekonomi. Terkhusus, kata dia, mengenai investasi.
"Padahal, kepastian hukum berdasarkan penegakan hukum yang profesional dan independen menjadi salah satu masalah klasik dalam kemudahan investasi di Indonesia," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, KPK mengungkapkan masih ada tujuh tersangka yang masuk daftar pencarian orang (DPO) dan belum tertangkap. Upaya pencarian untuk menemukan mereka terus dilakukan.
"Terhadap DPO yang hingga saat ini belum ditemukan, KPK masih terus melakukan berbagai upaya agar para DPO tersebut dapat ditemukan," kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (30/12).
(fas/zak)
