Pemerintah Indonesia resmi melarang organisasi kemasyarakatan (ormas) Front Pembela Islam (FPI). PDI Perjuangan (PDIP) mendukung sikap pemerintah dengan menilai keputusan tersebut melalui pertimbangan yang matang.
"Kami mendukung penuh langkah pemerintah melarang kegiatan dan aktivitas FPI. Saya yakin ini sudah melalui pertimbangan yang sangat masak dan telah melalui kajian hukum yang matang," kata Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah kepada wartawan, Rabu (30/12/2020).
Basarah mengatakan salah satu pertimbangan yang disampaikan pemerintah saat mengumumkan pelarangan ormas FPI adalah sikap FPI yang terbuka mendukung perjuangan ISIS. Menurutnya, melalui pertimbangan yang ada, keputusan pemerintah sudah tepat melarang ormas FPI.
"Bahkan, dalam sebuah video yang sempat viral dan ditayangkan juga dalam konferensi pers pemerintah saat pengumuman pelarangan aktifitas FPI ini, terlihat jelas FPI secara terbuka menyatakan dukungan terhadap perjuangan ISIS," ungkap Basarah.
"Dengan semua pertimbangan sosial, politik, juga hukum tadi, saya menilai keputusan pemerintah sudah tepat menghentikan segala kegiatan FPI," imbuh dia.
Wakil Ketua MPR RI itu mengatakan Indonesia adalah negara berasaskan hukum. Ia mengimbau semua ormas mematuhi ketentuan hukum serta tidak membuat kegiatan yang mengganggu ketertiban umum.
"Setiap ormas harus tunduk pada aturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Setiap kegiatan ormas wajib menjaga keutuhan, persatuan, dan kesatuan bangsa. Begitu juga dengan kegiatan yang dilakukan, jangan sekali-kali membuat onar, mengganggu ketertiban umum, apalagi merobek sendi-sendi kebinekaan di tanah air," tegasnya.
Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya:
