KPK: Kepatuhan LHKPN Pejabat Negara Selama 2020 Capai 96 Persen

Farih Maulana Sidik - detikNews
Rabu, 30 Des 2020 14:37 WIB
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata didampingi Plt Jubir KPK Ali Fikri memberi pernyataan pers terkait operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Sidoarjo Saiful Ilah di Gedung KPK, Rabu (8/1/2019). KPK menunjukkan barang bukti suap yang disita dalam OTT tersebut.
Alexander Marwata (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta - Pimpinan KPK melaporkan capaian kinerja selama 2020. Dalam bidang pencegahan, KPK menerima ratusan ribu Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Pasal 7 ayat 1 (a), KPK berwenang melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN. Menurutnya, kewenangan itu terus dilakukan dalam rangka meningkatkan integritas dan membangun akuntabilitas penyelenggara negara, sebagai salah satu upaya pencegahan korupsi.

"Kami berharap LHKPN dapat lebih berdaya guna sebagai instrumen pengawasan, menimbulkan keyakinan pada diri PN (penyelenggara negara) bahwa laporan mereka diperiksa dan diawasi, serta pada akhirnya meningkatkan kepercayaan publik kepada integritas PN yang telah melaporkan harta kekayaannya," kata Alex di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (30/12/2020).

Alex menyebut selama 2020, KPK berhasil mendorong kepatuhan penyampaian LHKPN menjadi 96,23 persen dari sebelumnya 93 persen pada periode yang sama tahun 2019. Tahun ini, kata Alex, KPK telah menerbitkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

"Peraturan tersebut dikeluarkan sebagai penyempurnaan atas tata cara pendaftaran, pengumuman, dan pemeriksaan harta kekayaan penyelenggara negara yang telah diatur pada peraturan sebelumnya," ucap Alex.

Alex membeberkan hingga Desember 2020, KPK telah menerima sebanyak 350.273 LHKPN. Data itu dihasilkan dari total 364.052 yang wajib lapor.

Berikut ini rincian datanya:

- 294.245 LHKPN (96,03 persen) bidang Eksekutif
- 20.295 LHKPN (93,54 persen) bidang Legislatif
- 18.887 LHKPN (99,11 persen) bidang Yudikatif
- 30.624 LHKPN (98,14 persen) bidang BUMN/BUMD

Dia mengatakan tingkat kepatuhan sebesar 96,23 persen bisa tercapai karena KPK melakukan 185 kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan bimbingan teknis secara rutin sepanjang tahun ini. Menurutnya, KPK menindaklanjuti LHKPN dengan melakukan verifikasi dan pemeriksaan terhadap 417 penyelenggara negara.

"Pemeriksaan ini kami lakukan dalam rangka memenuhi permintaan penindakan maupun pemeriksaan dalam rangka pencegahan," pungkasnya. (fas/ibh)