Catatan 7 Kebijakan Pertahanan Menhan Prabowo Subianto Sepanjang 2020

Gibran Maulana Ibrahim - detikNews
Rabu, 30 Des 2020 11:16 WIB
Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.
Menhan Prabowo Subianto (detikcom)
Jakarta -

Prabowo Subianto sudah lebih dari setahun memimpin Kementerian Pertahanan sejak dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2019. Kementerian Pertahanan mencatat 7 kebijakan pertahanan RI di era Prabowo.

Tujuh kebijakan pertahanan itu adalah pertahanan rakyat semesta, penguatan industri pertahan nasional, modernisasi alutsista, diplomasi pertahanan, penanganan COVID-19, peningkatan SDM bidang pertahanan, hingga cadangan logistik strategis untuk pertahanan negara. Juru bicara Menteri Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak, merinci ketujuh kebijakan pertahanan tersebut.

Pertama soal pertahanan rakyat semesta. Dahnil menyebut konsepsi pertahanan ini bisa dikontekstualisasi dengan kondisi kekinian yakni melalui penguatan pertahanan militer dan nirmiliter sekaligus. Konsepsi pertahanan rakyat semesta mendapat saluran yang tepat ketika UU 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara disahkan DPR RI. Undang-undang tersebut mengatur tentang tiga agenda penting, yakni Bela Negara, Komponen Cadangan, dan Komponen Pendukung.

"Program Bela Negara telah dan terus dimasifkan oleh Kementerian Pertahanan, penguatan komponen pendukung juga terus dilakukan, tinggal yang tak kalah penting dan menjadi perhatian khusus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto adalah realisasi Komponen Cadangan (Komcad), yang tinggal menunggu persetujuan Presiden melalui Peraturan Pemerintah. Komcad adalah agenda pertahanan rakyat semesta yang sangat penting untuk memperkuat pertahanan kita di seluruh bagian NKRI, memperkuat TNI dalam menjaga kedaulatan NKRI dari berbagai ancaman militer maupun nirmiliter yang bisa muncul kapan saja," sebut Dahnil.

Yang kedua soal pengembangan Industri Pertahanan Nasional. Dahnil menyebut kebijakan ini dalam jangka panjang dapat meminimalisir ketergantungan Indonesia terhadap impor alat utama sistem senjata (alutsista). Menuju penguatan industri pertahanan nasional yang lebih mandiri, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto aktif menjajaki kerja sama industri pertahanan dengan berbagai negara-negara produsen yang potensial dan memiliki komitmen nyata melakukan alih teknologi dengan industri pertahanan nasional.

Penguatan BUMN Pertahanan, seperti Pindad, Dahana, PTDI, PTPAL, dan lain sebagainya dilakukan semaksimal mungkin dengan BUMN-BUMN tersebut menjadi produsen utama alutsista-alutsista yang bisa dan mampu diproduksi di dalam negeri, seperti kendaraan tempur, kendaraan dinas, dan peluru.

"Sepanjang tahun 2020, peta jalan modernisasi alat utama sistem senjata Indonesia dilakukan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto. Dengan menempatkan industri pertahanan dalam negeri sebagai prioritas utama dan pertama untuk seluruh alutsista-alutsista yang bisa diproduksi oleh industri pertahanan dalam negeri, dan kerja sama dengan negara-negara produsen yang memiliki komitmen untuk alih teknologi untuk alutsista yang belum bisa diproduksi oleh industri pertahanan dalam negeri," sebut Dahnil menjelaskan poin ketiga.

Selanjutnya adalah diplomasi pertahanan. Sejak menjadi Menteri Pertahanan RI, termasuk sepanjang 2020, Prabowo Subianto aktif mengisi ruang diplomasi pertahanan RI dengan dinamika geopolitik dan geostrategis. Dahnil menyebut Menhan Prabowo berkomitmen memastikan posisi Indonesia yang bebas aktif serta tidak terlibat dalam pakta pertahanan/militer mana pun.

"Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sepanjang 2020 telah aktif berkomunikasi memposisikan Indonesia memiliki kedekatan yang sama dengan semua negara di dunia. Baik melalui kunjungan resmi langsung ke negara-negara sahabat dan juga komunikasi virtual. Selain itu, diplomasi pertahanan yang dilakukan juga ingin memastikan kerja sama industri pertahanan dengan berbagai negara-negara produsen dapat berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan bagi kepentingan nasional Indonesia," ucap Dahnil.

Selanjutnya
Halaman
1 2