.webp)
Heboh kabar staf Kedutaan Besar (Kedubes) Jerman yang menyambangi markas Front Pembela Islam (FPI) disebut sebagai pegawai intelijen Jerman. Pemerintah dan FPI punya tafsir berbeda.
Kabar itu awalnya dilontarkan oleh anggota Komisi I DPR RI, Muhammad Farhan.
"Ternyata dia bukan diplomat, namanya Suzanne Hol, dan setelah diselidiki lewat beberapa sumber, dia ternyata bukan sebagai pegawai di Kementerian Luar Negeri Jerman. Tetapi ternyata dia adalah tercatat sebagai pegawai Badan Intelijen Jerman, BND (Bundesnachrichtendienst)," kata Farhan saat dihubungi, Senin (28/12/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Politikus Partai NasDem itu mengaku mendapat informasi tersebut dari sumber pribadi. Ia pun mempersilakan publik mencari informasi soal staf Kedubes Jerman itu ke pihak Imigrasi dan Kedubes Jerman.
Farhan mengaku heran mengapa ada pegawai intelijen negara Jerman yang melakukan kontak dengan pihak dalam negeri di Indonesia. Ia berharap ada tindak lanjut dari pemerintah mengenai kejadian itu.
Menurut Farhan, pemerintah perlu melakukan klarifikasi bahwa hubungan Indonesia dan Jerman bersifat transparan. Jika memang ditemukan ada indikasi keterlibatan intervensi intelijen Jerman, Indonesia perlu membuat protes diplomasi terhadap Jerman.
Selain itu, Farhan menilai pemerintah perlu mengidentifikasi pihak yang telah melakukan kontak terhadap staf Kedubes Jerman itu. Ia tidak ingin ada kegiatan mata-mata yang terjadi di Indonesia.
RI Nyatakan Persona Non Grata untuk Staf Kedubes Jerman yang Datang ke Markas FPI
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Teuku Faizasyah, angkat bicara terkait kabar staf Kedubes Jerman yang datang ke markas FPI disebut agen intelijen. Dia.menegaskan WNA Jerman itu terdaftar sebagai pejabat diplomatik dan kini menjadi orang dengan cap persona non grata.
"Saya tidak mempunyai informasi tersebut, yang bersangkutan terdaftar sebagai pejabat diplomatik," ujar Teuku saat dihubungi, Selasa (29/12/2020).
Teuku mengatakan staf Kedubes Jerman itu kini sudah kembali ke negara asalnya. Staf itu dipulangkan setelah Kuasa Usaha Ad Interim (KUAI) Jerman dipanggil ke Kemlu.
"Pemerintah Indonesia telah menegaskan kepada pihak pemerintah Jerman agar diplomat Jerman dipulangkan dan tidak kembali ke Indonesia," kata Faizasyah.
Pemerintah RI juga tidak mau menerima staf Kedubes Jerman tersebut untuk berkunjung ke Indonesia lagi.
"Sikap pemerintah yang meminta yang bersangkutan untuk tidak kembali ke Indonesia bisa ditafsirkan sebagai persona non grata," kata Faizasyah.
Kemlu juga menanggapi informasi yang diterima anggota DPR perihal identitas staf Kedutaan Besar Jerman yang berkunjung ke markas FPI di Petamburan Jakarta.
"Yang bersangkutan terdata sebagai staf dengan ranking diplomatik Sekretaris Kedua," ujar Faizasyah.
Faizasyah mengaku tidak hafal nama dari staf Kedubes yang berkunjung ke markas FPI, Petamburan, Jakarta Pusat, 17 Desember lalu, itu. Namun yang pasti, staf itu telah pulang ke negaranya.
Ini Tafsir Munarman soal Staf Kedubes Jerman Disebut Intelijen
FPI pun ikut bersuara soal kabar staf Kedubes Jerman yang menyambangi markas mereka disebut-sebut agen intelijen.
"Hal itu artinya dalam kacamata dunia internasional, kasus pembantaian 6 anggota FPI tersebut adalah skandal dalam dunia intelijen. Karena dunia internasional mencium ada yang tidak beres dari sudut pandang dan kacamata intelijen," kata Sekretaris Umum FPI Munarman kepada wartawan, Selasa (29/12/2020).
Jika benar staf Kedubes Jerman itu ternyata pegawai intelijen Jerman, Munarman menyebut penembakan 6 laskar FPI bisa berdampak terhadap standar HAM di Indonesia. Munarman bicara soal perspektif dunia intelijen soal aparat negara.
"Artinya itu bukan sekadar masalah politik. Ada yang lebih serius dan bisa berdampak pada reputasi atas standar hak azasi manusia yang rendah terhadap Indonesia dan akan menjadi perbincangan di dunia intelijen internasional. Sebab dalam perspektif dunia intelijen ada fatsoen, keberadaan aparat keamanan negara adalah untuk menangkal bahaya terhadap negara, bukan untuk membunuh warga negara sendiri," sebut Munarman.
Bagi Munarman, dunia tahu apa yang terjadi atas kasus penembakan 6 laskar FPI ini. Karena itu, katanya, yang dikirim bukan diplomat politik.
"Ini justru membuktikan bahwa dunia internasional sesungguhnya sudah tahu kejadian sesungguhnya. Oleh karenanya yang diturunkan adalah orang yang punya kemampuan investigasi, bukan diplomat politik untuk mencampuri urusan dalam negeri Indonesia," sebut Munarman.
