Refleksi Akhir Tahun 2020, PBNU Singgung Penanganan Berita Bohong

Syahidah Izzata Sabiila - detikNews
Selasa, 29 Des 2020 16:14 WIB
Ketua PBNU Said Aqil Siroj dalam acara refleksi dan tausiah kebangsaan PBNU.
Ketua PBNU Said Aqil Siroj dalam acara refleksi dan tausiah kebangsaan PBNU. (Tangkap layar akun YouTube 164 Channel - Nahdlatul Ulama)
Jakarta -

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyampaikan refleksi akhir tahun terkait perkembangan penyebaran informasi di media sosial. PBNU memberi perhatian pada beredarnya berita bohong atau hoax di iklim demokrasi.

"Pada momentum revolusi 4.0 ini, iklim demokrasi salah satunya bertumpu pada digitalisasi. Ekspresi demokrasi dan politik diungkapkan melalui kanal-kanal media sosial," ucap Ketum PBNU Said Aqil Siroj dalam acara refleksi dan tausiah kebangsaan PBNU secara online, Selasa (29/12/2020).

"Dunia maya berkembang sangat pesat, termasuk dalam konteks penyebaran isu politik, sosial, keagamaan serta isu lainnya," katanya.

Bagi PBNU, perlu ada penanganan serius soal adanya berita bohong. Khususnya membangun narasi-narasi baik.

"PBNU menilai perlu adanya upaya yang lebih ekstensif dan intensif dalam membangun narasi-narasi positif dalam wujud konten yang kreatif, sehingga penyebaran berita bohong, fitnah, polarisasi, dan radikalisme yang selama ini teresonansi gerakannya melalui media sosial bisa diatasi dengan baik," katanya.

Sistem demokrasi di Indonesia dianggap berpotensi untuk dibajak oleh gerakan apa pun. Baik dengan provokasi permusuhan maupun terorisme.

"Demokrasi sebagai sistem untuk mewujudkan kesejahteraan publik memiliki potensi dibajak oleh gerakan apapun, baik oleh gerakan fundamentalisme agama dan ideologi maupun fundamentalisme pasar. Kebebasan yang menjadi watak demokrasi akhirnya memberi panggung kepada kelompok radikal yang berpotensi merongrong NKRI melalui berbagai provokasi permusuhan dan juga terorisme," ujarnya.

PBNU turut mengingatkan semua pihak agar kembali kepada jati diri bangsa yang menghargai kemajemukan, pluralitas, serta heterogenitas dalam Pancasila. Jadi kebinekaan Indonesia bisa menjadi kekuatan, bukan untuk menumbuhkan perpecahan.

"Perbedaan harus menjadi energi untuk memproduksi kekuatan kolektif sebagai sebuah bangsa, bukan dijadikan sebagai benih untuk menumbuhkan perpecahan. Kebinekaan harus menjadi kekuatan bangsa," lanjut Said.

(aik/aik)