SPI: 37 Kasus Konflik Agraria Mencuat Sepanjang 2020, 4 Orang Tewas

Tim detikcom - detikNews
Selasa, 29 Des 2020 12:02 WIB
Hamparan Sawah. 
dikhy sasra/ilustrasi/detikfoto
Ilustrasi Pertanian (Dikhy Sasra/detikcom)

Selain itu, Henry bicara soal sejumlah tantangan dalam penuntasan reforma agraria selama 2020. Salah satunya, kata Henry, adalah disahkannya UU Cipta Kerja yang dinilainya mengakibatkan perubahan besar dalam kebijakan agraria di Indonesia.

"UU Cipta Kerja diketahui memasukkan pasal-pasal kontroversial dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan yang sejatinya telah ditunda pengesahannya karena mendapat penolakan besar-besaran. Pasal-pasal tersebut antara lain Pasal 125-129 tentang pembentukan Bank Tanah, Pasal 129 tentang penguatan Hak Pengelolaan (HPL), dan Pasal 144 tentang kepemilikan orang asing dalam hak milik atas Satuan Rumah Susun untuk Orang Asing (Sarusun)," ucapnya.

Dia juga menyoroti perpres yang mengatur tentang reforma agraria. Menurut Henry, perpres tersebut harus diperkuat agar penanganan konflik agraria bisa diselesaikan lebih cepat.

"Sejak tahun 2014, SPI mengusulkan TORA dan penyelesaian konflik agraria kepada pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN, Kementerian LHK dan Kantor Staf Presiden (KSP) Republik Indonesia dengan total 148 lokasi di 51 kabupaten/kota yang tersebar di 17 provinsi," ujar Henry.

"Usulan TORA dan penyelesaian konflik agraria tersebut sebanyak 106 lokasi berada di bawah wewenang Kementerian ATR/BPN dan 42 lokasi di bawah wewenang KLHK dengan total luas sekitar 543.913 hektare dan terdapat 94.251 kepala keluarga petani. Usulan-usulan tersebut sudah dikirimkan SPI ke kementerian-kementerian dan lembaga negara, namun belum mendapatkan hasil yang diharapkan," sambungnya.

Dia juga menyoroti masalah perbenihan, nilai tukar petani, program food estate hingga pandemi COVID-19 yang mempengaruhi kehidupan petani. Henry menilai bantuan sosial untuk petani selama pandemi COVID-19 banyak terkendala birokrasi.

"Contohnya, untuk mengakses pembiayaan usaha pertanian, petani kecil maupun koperasi petani diharuskan memiliki agunan atau jaminan. Persyaratan ini tentunya sulit dipenuhi oleh koperasi petani yang baru dibangun ataupun tengah merintis," tuturnya.

Halaman

(haf/haf)