Pemerintah Akan Kompromi Calon Independen RUU PA

Jakarta - Pemerintah membuka peluang pencantuman kembali klausul diperkenankannya calon perseorangan (independen) mengikuti Pilkada NAD dalam proses pembahasan RUU tentang Pemerintahan Aceh (PA) bersama DPR RI. Sikap kompromis pemerintah tersebut dinyatakan oleh Mensesneg Yusril Ihza Mahendra pada wartawan yang mencegatnya di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (2/2/2006). "Ya namanya juga RUU, harus kompromi. Yang mewakili pemerintah nanti kan saya dengan Pak Ma'ruf (Mendagri). Anda kenal saya lama, saya bukan tipe orang terkenal ngotot-ngotot. Terbuka aja," kata Yusril sambil tertawa kecil. Menyinggung gelombang aksi unjuk rasa yang tengah berlangsung di Banda Aceh mendesak diakomodirnya calon perseorangan, menurutnya, pemerintah memperhatikan semua aspirasi yang berkembang. Baik di masyarakat maupun legislatif. Ia menyarankan hendaknya masyarakat menyampaikan aspirasinya melalui jalur dialog. Setelah semua pihak saling memahami pendirian masing-masing, diharapkan bisa ditemukan jalan keluar yang kemudian dimatangkan dalam rapat pembahasan RUU PA dengan DPR RI kelak. "Kalau kita unjuk rasa pakai podium gede-gede, teriak-teriak sendiri, dan nggak ada yang menanggapi, ya nggak selesai masalah itu. Saya nggak menghalangi orang demontrasi. Tapi menurut saya hal seperti ini bisa diselesaikan melalui proses pembicaraan," ujar Yusril santai. Lebih lanjut dikatakannnya bila nantinya calon perseorangan diperkenankan mencalonkan dalam Pilkada NAD tanpa melalui partai politik yang ada, berarti tidak boleh ada pembatasan calon. Maka ada sejumlah faktor teknis yang penting untuk dipikirkan bersama. Seperti kriteria calon yang dinyatakan layak sebagai peserta, mekanisme pencalonan, cara pendaftaran, prosedur kampanye, dan pelaksanaan tahapan Pilkada itu sendiri. Apalagi bila ternyata nanti pesertanya membeludak. "Ini jauh lebih penting untuk dipikirkan. Jangan terus dikatakan kita menyumbat demokrasi. Kita nggak ada pikiran itu. Tapi bagaimana agar demokrasi itu dilaksanakan melalui suatu sistem dan mekanisme," urai Yusril yang kali ini dengan ekspresi serius. (nrl/)