Markaz Syariah Klaim Beli Lahan Perjanjian Oper Garap, BPN: Tidak Sah

Tim detikcom - detikNews
Senin, 28 Des 2020 11:24 WIB
ANggota DPR, Taufiqulhadi
Foto: Jubir Kementerian ATR/BPN Taufiqulhadi (Foto: Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Pihak Ponpes Markaz Syariah mengklaim Habib Rizieq Shihab membeli lahan dari perjanjian oper garap sebelum membangun Markaz Syariah yang berlokasi di Megamendung, Bogor, Provinsi Jawa Barat. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyebut perjanjian tersebut tidak sah.

"Ya, tidak sah, karena itu adalah milik PTPN. Kalau oper garap itu kerja sama seperti itu harus diminta kepada PTPN," kata Juru Bicara BPN Taufiqulhadi saat dimintai konfirmasi, Senin (28/12/2020).

Taufiq mempertanyakan mengapa lahan milik PT Perkebunan Nusantara VIII (PTPN VIII) bisa dipakai Markaz Syariah dengan skema oper garap. BPN menerangkan, bila ingin oper garap, semestinya pihak Markaz Syariah membuat perjanjian dengan PTPN VIII yang berada di bawah naungan BUMN.

"Kalau mau oper garap, maka bikin perjanjian dengan PTPN VIII. Bukan dengan petani, kepala desa atau bupati. Tanah itu adalah tanah PTPN (BUMN). Berikut, jika oper garap seharusnya tidak ada bangunan permanen di tanah garapan tersebut," ujar Taufiq.

Taufiq menerangkan polemik antara Markaz Syariah dan PTPN VIII bisa selesai dengan mudah. Caranya, kata dia, Habib Rizieq menyerahkan kembali tanah HGU itu ke PTPN VIII.

"Tidak perlu ada tim kuasa hukum. Serahkan saja (tanah itu) kepada PTPN VIII. Beres," ujar Taufiq.

Simak video 'Markaz Syariah Habib Rizieq Jadi Polemik, Begini Penjagaan di Lokasi':

[Gambas:Video 20detik]




Halaman berikutnya soal klaim kuasa hukum Habib Rizieq...

Selanjutnya
Halaman
1 2