.webp)
Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta mengkritik soal penanganan banjir oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Menurutnya, anggaran untuk penanggulangan banjir bernominal besar, namun tidak efektif.
"Unsur penting tanggulangi banjir tidak hanya dengan anggaran yang cukup, tapi juga tepat sasaran, point itu yang terlewatkan. Jadinya, anggaran kita besar tapi tidak berdampak," ucap Penasihat Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani dalam keterangannya, Sabtu (26/12/2020).
Zita tidak menyampaikan total anggaran penanganan banjir di DKI Jakarta. Namun, dia memberikan beberapa contoh pos anggaran yang dianggap tidak efektif.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Contoh sederahananya pengadaan Flood Information System. Memang penting, tapi tidak perlu yang baru, optimalkan saja eksisting. Kalau apa-apa pengadaan terus, tapi tidak optimal, hasilnya sama saja, boros anggaran," katanya.
Selian itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta itu menyinggung soal drainase. Baginya, anggaran untuk drainase bisa dikecilkan jika ada penegakan aturan.
"Contoh lainnya pembangunan drainase vertikal, anggarannya 817 M. Padahal tanpa APBD pun bisa, ada Pergub No.20 tahun 2013, sudah mengatur kalau pemilik bangunan yang menutup tanah atau pemohon pengguna air tanah, itu wajib bikin sumur resapan. Harusnya 817 M bisa untuk yang lain," katanya.
"Itu baru dua contoh, masih banyak lagi anggaran yang kurang tepat. Itulah mengapa kami menekankan yang paling awal itu adalah komitmen. Janji yang diucap, itu belum tentu komitmen," sambungnya.
Zita meminta semua pihak untuk berkoitmen menangani banjir. Komitemen perlu dituangkan secara tertulis sehingga memiliki bukti.
"Makanya harus masuk dalam RPJMD, atau dalam bentuk lainnya yang sesuai dengan UU. Agar yang mengucap janji ingat, yang menyaksikan juga ingat," katanya.
(aik/aik)
