Kemenkop UKM Catat 3.205 Usaha Mikro Terima BPUM di Boltim

Abu Ubaidillah - detikNews
Jumat, 25 Des 2020 21:47 WIB
Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM, Hanung Harimba Rachman
Foto: Kemenkop UKM
Jakarta -

Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM, Hanung Harimba Rachman menyatakan penyaluran BPUM berpegang pada prinsip kehati-hatian. Proses penyalurannya melibatkan banyak pihak yang dijamin kredibilitasnya sesuai aturan yang berlaku, termasuk Pemda di seluruh Indonesia.

"Tata cara penyaluran Banpres Produktif telah diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 6 Tahun 2020," kata Hanung dalam keterangan tertulis, Jumat (25/12/2020).

Hanung mengatakan berdasarkan Permenkop UKM tersebut, pelaku usaha mikro yang ingin mendaftar harus melalui lembaga pengusul yang telah ditentukan, seperti bank penyalur, koperasi berbadan hukum, dinas yang membidangi koperasi dan UMKM tingkat provinsi, kabupaten/kota, kementerian/lembaga, perbankan dan perusahaan pembiayaan yang telah terdaftar OJK, serta BLU yang bertugas mengelola dana bergulir kepada koperasi dan/atau usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.

Menurutnya Kemenkop UKM juga melakukan sosialisasi program secara intensif, baik secara langsung ke daerah dan melibatkan banyak pihak termasuk dinas terkait yang menjadi bagian dari Pemda, melalui media massa, dan secara online melalui media sosial.

Untuk sosialisasi kepada dinas yang membidangi koperasi dan UMKM provinsi/kabupaten/kota seluruh Indonesia dilakukan secara virtual melalui zoom meeting pada 5 Agustus 2020 silam. Koordinasi penyaluran juga dilakukan melalui surat Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM nomor 367/SM/VIII/2020 tanggal 4 Agustus 2020 perihal Pendataan Program BPUM dan surat Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM nomor 491/SM/X/2020 tanggal 6 Oktober 2020 perihal Perpanjangan Waktu Pendataan Program BPUM.

Hanung juga menjelaskan Deputi Bidang Pembiayaan telah menetapkan Keputusan Nomor 101 Tahun 2020 tentang Penetapan Tim Kelompok Kerja (POKJA) Penyaluran BPUM Provinsi/DI, terdiri dari 8 (delapan) orang per provinsi. Tugas mereka adalah mengoordinasikan kegiatan BPUM dengan pihak terkait di kabupaten/kota serta pusat, sosialisasi kegiatan BPUM, dan membantu verifikasi kebenaran data, informasi, serta kelengkapan administrasi.

Penyaluran di Bolaang Mongondow Timur (Boltim)

Khusus untuk penerima BPUM di Bolaang Mongondow Timur, tercatat telah ada 3.205 usaha mikro dengan total nilai bantuan Rp 7.692.000.000. Adapun rincian penerima BPUM berdasarkan lembaga pengusul adalah sebagai berikut.

- Dinas Koperasi dan UKM sebanyak 420 usaha mikro.
- Koperasi sebanyak 42 usaha mikro.
- Perbankan dan Lembaga Pembiayaan sebanyak 449 usaha mikro.
- BUMN/BLU sebanyak 2.294 usaha mikro.

Salah satu lembaga pengusul penyaluran BPUM di Bolaang Mongondow Timur, PT Esta Dana Ventura merupakan lembaga pembiayaan/lembaga keuangan nonbank dan telah memiliki izin OJK dengan nomor KEP-8/D.05/2015 untuk melaksanakan kegiatan usaha modal usaha. PT Esta Dana Ventura juga masuk ke dalam kategori pengusul BPUM sesuai ketentuan yang berlaku. Hanung mengatakan pengusul bertanggung jawab melakukan verifikasi data calon penerima BPUM.

"Selanjutnya, bagi pelaku usaha mikro saat mendaftar cukup melengkapi data usulan yang terdiri dari NIK, nama lengkap, alamat tempat tinggal sesuai KTP, Bidang usaha, nomor telepon," kata Hanung.

Hanung menyebut Kemenkop UKM hanya menangani aspek pemrosesan data awal atau cleansing untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya data ganda atau tidak sesuai format sebelum dilanjutkan ke verifikator atau validator. Menurutnya seluruh data usaha mikro yang diusulkan kemudian diproses cleansing atau pembersihan oleh Kemenkop UKM.

"Dari proses cleansing, kemudian data mendapat proses verifikasi dan validasi di Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Kemenkeu dan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK," paparnya.

Ia menyebut calon penerima yang lolos diproses sebagai nominator sebelum ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran sebagai penerima BPUM. Lembaga penyalur (BRI, BNI, BNI Syariah) akan melakukan proses know your customer untuk memastikan kebenaran data penerima bantuan. Penerima yang telah melewati seluruh proses wajib menandatangani Surat Pertanggungjawaban Mutlak atas data yang disampaikan.

"BPK juga melakukan pemeriksaan untuk memastikan penyaluran Banpres tepat sasaran dan tata kelola pelaksanaan yang benar," imbuhnya.

Ia mengatakan semua proses sejak pengajuan usulan, pemeriksaan data, dan verifikasi calon penerima bantuan, dikoordinasikan dan dikawal oleh BPKP. Kata Hanung, dana BPUM sebesar Rp 2,4 juta per UMKM langsung diterima yang bersangkutan melalui rekening masing-masing dan tanpa potongan sepeserpun.

Mengenai evaluasi ini, Kemenkop UKM juga terus bersinergi dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) serta PT Permodalan Nasional Madani (PNM) yang terlibat penuh untuk melakukan evaluasi. Melalui survei sementara dari TNP2K, penggunaan dana BPUM sebesar 88,5% digunakan untuk pembelian bahan baku, 23,4% untuk pembelian alat produksi.

Sejak diluncurkan pada 24 Agustus 2020 oleh Presiden Jokowi di Istana Negara, penyaluran BPUM saat ini telah mencapai realisasi 100% dengan nilai anggaran Rp 28,8 triliun. Realisasi bantuan tersebut telah menggerakkan 12 juta pelaku usaha mikro yang mengalami kesulitan akibat COVID-19.

"Kemenkop UKM selaku koordinator pelaksana program Banpres Produktif bersama dengan lembaga lainnya, bekerja cermat, transparan, dan hati-hati, tetapi sekaligus juga cepat dalam menjalankan program ini," pungkas Hanung.

(mul/mpr)