Round-Up

Ketika Din Anggap Tawaran Wamendikbud Rendahkan Muhammadiyah

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 25 Des 2020 06:32 WIB
Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang digagas sejumlah tokoh dan aktivis seperti Din Syamsuddin, Gatot Nurmantyo, Syahganda Nainggolan, dan M Jumhur Hidayat, mengajak masyarakat untuk menghadiri acara deklarasi yang akan digelar pada Selasa, 18 Agustus 2020 di Lapangan Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat.
Din Syamsuddin (Foto: Grandyos Zafna)

Sikap Abdul Mu'ti ini rupanya menuai pujian dari Din Syamsuddin. Din mengatakan anggota Muhammadiyah memang tidak gila jabatan.

"Penolakan Prof Dr Abdul Mu'ti, MEd, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, untuk menjadi Wamendikbud adalah sikap yang tepat. Hal itu mencerminkan sikap seorang anggota Muhammadiyah sejati yang antara lain tidak gila jabatan, menolak jabatan yang tidak sesuai dengan kapasitas, dan jabatan yang merendahkan marwah organisasi," kata Din dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Kamis (24/12).

"Alasannya bahwa tidak berkemampuan mengemban amanat hanyalah sikap tawadu. Prof Abdul Mu'ti adalah guru besar dan pakar pendidikan yang mumpuni, wawasannya tentang pendidikan dan kemampuan memimpinnya sangat tinggi," sambung Din.

Din juga menilai tawaran jabatan Wamendikbud kepada Abdul Mu'ti seolah merendahkan Muhammadiyah. Din berbicara soal penempatan orang yang tepat di sebuah jabatan.

"Penunjukan Prof Dr Abdul Mu'ti, MEd, sebagai Wamendikbud bernada merendahkan organisasi Muhammadiyah yang besar, pelopor pendidikan, dan gerakan pendidikan nasional yang nyata. Seyogianya Presiden memiliki pengetahuan kesejarahan dan kebangsaan sehingga dapat menampilkan kebijaksanaan untuk menempatkan seseorang dan sebuah organisasi pada tempatnya yang tepat," ujar dia.

Mantan Ketum PP Muhammadiyah itu lantas bicara Muhammadiyah sebagai organisasi otonom. Menurut Din, Muhammadiyah siap mendukung pemerintah jika mengeluarkan kebijakan yang baik dan begitu pula sebaliknya.

"Bagi Muhammadiyah, memangku jabatan di pemerintahan bukanlah masalah besar (not a big deal), karena Muhammadiyah cukup mandiri dan otonom untuk menjadi mitra strategis dan kritis pemerintah, dalam suatu sikap proporsional: siap mendukung pemerintah jika baik dan benar, dan tak segan-segan mengkritik serta mengoreksi jika salah, menyimpang, atau menyeleweng," imbuh Din.

Halaman

(knv/isa)