Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti memutuskan tidak bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju saat ditawari menjadi Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Wamendikbud). Apakah Muhammadiyah tetap diminta mengisi 'kursi kosong' yang sempat ditawarkan kepada Abdul Mu'ti?
"Kalau soal itu, hanya Presiden yang tahu," kata Deputi IV Bidang Komunikasi, Politik, dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden (KSP) Juri Ardiantoro lewat pesan singkat, Rabu (23/12/2020) malam.
Juri mengatakan penunjukan menteri dan wakil menteri merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi). Soal enam menteri dan lima wakil menteri yang baru pun Juri mengaku tak mengetahui soal sosok yang ditunjuk kecuali Jokowi.
Saat ditanya soal apakah akan ada penunjukan pihak-pihak baru lagi untuk masuk Kabinet Indonesia Maju, Juri pun menegaskan tak ada pihak yang tahu karena hak penuh dari Jokowi.
"Jawabannya masih sama (hak prerogatif Presiden)," katanya.
Sementara itu, detikcom mencoba mencari tahu informasi kepada pihak PP Muhammadiyah soal apakah ada permintaan dari Istana untuk mencari sosok pengganti. Abdul Mu'ti, yang sempat ditawari menjadi Wamendikbud, pun mengaku tak tahu.
"Saya tidak tahu. Itu hak prerogatif Presiden," kaya Abdul Mu'ti kepada wartawan, Rabu (23/12).
Setelah penolakan dari Abdul Mu'ti, beredar kabar jabatan Wamendikbud akan diisi oleh Raja Juli Antoni. Diketahui, eks Sekjen PSI itu pernah menjadi bagian dari Muhammadiyah. Dia pernah menjadi Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah dan Ikatan Pelajar Muhammadiyah.
"Wah, saya tidak tahu," kata dia.
Sebelumnya diberitakan, Abdul Mu'ti mengatakan sempat ada niat menerima tawaran menjadi Wamendikbud. Namun dia berubah pikiran dan memutuskan tak bergabung.
"Tidak. Saya tidak bergabung di kabinet," kata Mu'ti, Rabu (23/12).
Bagaimana cerita Abdul Mu'ti hingga akhirnya memutuskan tak menerima tawaran menjadi Wamendikbud? Simak halaman selanjutnya.
