PKS Kritik Risma soal Rangkap Jabatan Mensos-Wali Kota: Tidak Etis

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini (Risma) mengaku masih rangkap jabatan sebagai menteri dan Wali Kota Surabaya. PKS menganggap itu sebagai hal yang tidak etis dan bukan contoh yang baik.

"Tidak etis. Dan tidak memberi contoh yang baik. Bisa jadi niatnya menyelesaikan tugas hingga tuntas dahulu," kata Ketua DPP PKS, Mardani, kepada wartawan, Rabu (23/12/2020).

Anggota Komisi II DPR RI itu mendorong Risma segera melepaskan jabatan wali kota. Meskipun begitu, Mardani yakin Risma akan segera mengundurkan diri.

"Sesegera mungkin jabatan wali kota dilepas. Semua niat baik Bu Risma mesti diikuti dengan cara yang baik. Saya yakin tidak akan lama segera mundur dari wali kota. Rangkap jabatan tidak baik untuk semua," ujarnya.

Untuk diketahui, Risma resmi dilantik Presiden Jokowi menjadi Menteri Sosial RI. Meski begitu, ia tetap menjabat Wali Kota Surabaya.

"Karena saya masih merangkap wali kota (Surabaya) mungkin untuk sementara waktu," ujar Risma dalam acara sertijab Mensos yang disiarkan langsung oleh akun YouTube Kemensos RI, Rabu (23/12).

Rangkap jabatan ini, terang Risma, sudah atas restu Presiden Jokowi. Risma mengatakan Jokowi sudah mengizinkannya sementara waktu bolak-balik Jakarta-Surabaya.

"Kemarin saya udah izin Pak Presiden. 'Bagaimana?' 'Nggak apa-apa, Bu Risma, pulang-pergi (Jakarta-Surabaya)," kata Risma menirukan ucapan Jokowi.

Risma menuturkan ia ingin sekali kembali ke Surabaya untuk meresmikan sejumlah tempat. Dua di antaranya jembatan serta museum olahraga.

"Saya buat jembatan ada air mancurnya, sayang kalau saya nggak resmikan itu, saya cuma ingin pulang itu. Sama meresmikan museum olahraga karena di situ ada jersey-nya Rudi Hartono, ada raketnya Alan Budi Kusuma, saya ingin meresmikan itu untuk anak-anak Surabaya," ungkap Risma.