TGPF Belum Tetapkan Tersangka Penembakan Pendeta Yeremia, Ini Penjelasannya

Syahidah Izzata Sabiila - detikNews
Rabu, 23 Des 2020 12:16 WIB
Letjen Dodik Widjanarko, danpuspomad, tni ad
Foto: Letjen Dodik Widjanarko.(Dok istimewa).
Jakarta -

Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) masih belum menetapkan tersangka tewasnya Pendeta Yeremia Zanambani. Tim TGPF bersama Polda Papua masih mengumpulkan data untuk mencari tau apakah tersangka berasal dari sipil atau militer.

"Saat ini kita belum menentukan apakah tersangkanya sipil atau militer. Setelah mengumpulkan data dan sudah mulai terlihat rangka kasusnya, rangka masalahnya dan anatomi masalahnya, mereka tertuju ke oknum anggota TNI maka mereka akan memerintahkan kepada kami. Namun kami akan tetap melakukan proses penyelidikan secara terbatas supaya kami tidak mengganggu proses yang dilakukan TGPF dan Polda Papua" kata Komandan Puspom TNI AD (Danpuspomad) Letjen Dodik Widjanarko dalam konferensi pers, di gedung Puspomad, Jalan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Rabu (23/12/2020).

Selain memeriksa 14 personil satgas penebalan apter BKO Kodam XVII/Cendrawasih, tim penguatan proses hukum Mabesad dan Pomdam XVII/Cendrawasih akan melaksanakan bantuan untuk segera mendapatkan keterangan dari personel TNI AD yang melihat dan mengetahui kejadian tersebut.

"Surat itupun sudah direspon pihak penanggungjawab operasi militer wilayah Papua dengan segera menghadirkan 21 personel paling lambat Februari 2021 mendatang setelah dilakukan rotasi satgas," imbuhnya.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud Md membacakan hasil investigasi Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) rentetan peristiwa kekerasan yang terjadi di Intan Jaya, Papua. Mahfud mengatakan peristiwa tewasnya pendeta Yeremia Zanambani diduga ada keterlibatan oknum aparat.

"Mengenai terbunuhnya Pendeta Yeremia Zanambani pada tanggal 19 September 2020, informasi dan fakta-fakta yang didapatkan tim di lapangan menunjukkan dugaan keterlibatan oknum aparat, meskipun ada juga kemungkinan dilakukan oleh pihak ketiga," kata Mahfud di kantornya, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (21/10/2020).

Dia mengatakan hasil pengumpulan data dan informasi dari TGPF untuk membuat terang sebuah peristiwa. Dia mengatakan hasil investigasi TGPF bukan untuk kepentingan pembuktian hukum karena merupakan ranah aparat penegak hukum.

Mahfud mengatakan kasus ini akan diselesaikan lewat jalur hukum. Dia mengatakan Kompolnas akan mengawal proses kasus kekerasan ini.

"Untuk selanjutnya pemerintah akan menyelesaikan kasus ini sesuai dengan hukum yang berlaku, baik hukum pidana maupun hukum administrasi negara," kata Mahfud.

"Sejauh menyangkut tindak pidana berupa kekerasan dan atau pembunuhan, pemerintah meminta Polri dan Kejaksaan untuk menyelesaikannya sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa pandang bulu dan untuk itu pemerintah meminta Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) untuk mengawal prosesnya lebih lanjut," tambahnya.

(imk/imk)