Round-Up

Bawa Gugatan Pilkada ke MK, Denny Indrayana Gandeng Eks Jubir KPK

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 23 Des 2020 08:00 WIB
Febri Diansyah
Febri Diansyah (Foto: Ari Saputra)
Jakarta -

Calon Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Denny Indrayana resmi menggugat hasil Pilkada 2020. Denny membawa gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) ini bersama eks juru bicara (jubir) KPK, Febri Diansyah.

Febri Diansyah dalam gugatan ini bertindak sebagai pengacara Denny. Febri pun mengungkap alasannya membela Denny dalam gugatan itu.

"Ya saya akan bantu Mas Denny karena saya lihat ini memang perjuangan agar Kalsel ke depan lebih baik terutama tentang melawan korupsi dan oligarki," kata Febri Diansyah kepada wartawan, Senin (21/12/2020).

"Saya dan beberapa teman yang concern di isu antikorupsi dan politik yang bersih memang diminta bantuan untuk masuk tim Mas Denny," imbuhnya.

Denny Indrayana-Difriadi, menggugat KPU Kalsel ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa kemarin. Hal itu tertuang dalam berkas permohonan yang dilansir website MK didaftarkan pada Selasa (22/12) pukul 12.48 WIB.

Febri mengaku pihaknya akan membuktikan sejumlah dugaan pelanggaran dan kecurangan di Pilgub Kalsel tersebut. Salah satunya dugaan kecurangan penyimpangan Pilkada.

"Tadi kami diskusi, beberapa isu utama dugaan penyimpangan dan kecurangan di Pilkada Kalsel telah dibahas. Termasuk terkait bansos COVID-19, salah satu kecurangan yang akan kita buktikan adalah dugaan penyimpangan bansos COVID-19," ujarnya.

Gugatan Denny ini berawal ketika KPU Kalsel menetapkan total perolehan suara pasangan Sahbirin-Muhidin sebanyak 851.822 suara. Sementara pasangan nomor urut 2, Denny Indrayana-Difriadi Derajat mengantongi 843.695 suara. Selisih suara keduanya 8.127 suara atau kurang dari 1 persen. Atas dasat ini, kubu Denny melayangkan gugatan ke MK.

"Bahwa Petahana (Gubernur Sahbirin Noor) telah memanfaatkan bantuan sosial COVID-19 berupa paket sembako sebagai kampanye terselubung yang menguntungkan Paslon 1 dan merugikan Pemohon dengan cara mempolitisasi paket bansos tersebut," demikian bunyi argumen tim hukum Denny Indrayana di halaman 10.

Tim hukum Denny menilai politisasi sembako tersebut digunakan dengan modus pelekatan citra dari pada beras sembako berupa paslon petahana yang mirip dengan alat peraga kampanye.

Selanjutnya
Halaman
1 2