Daftar Gugatan, Denny Indrayana Minta MK Menangkan Dia di Pilgub Kalsel

Andi Saputra - detikNews
Selasa, 22 Des 2020 15:16 WIB
Denny Indrayana-Difriadi Darjad (Foto: dok. Instagram Denny)
Denny Indrayana-Difriadi Darjad (Foto: dok. Instagram Denny)

Atas argumen di atas, Denny Indrayana-Difriadi meminta MK memutuskan hasil suara yang menurut tim hukumnya benar, yaitu:
1.Sahbirin Noor-Muhidin sebesar 824.670 suara.
2. Denny Indrayana-Difriadi sebesar 870.191 suara.

"Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. dan Drs. H. Difriadi selaku pemenang Pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan 2020, dengan perolehan 870.191 suara," pinta tim hukum Denny yang diketuai oleh Bambang Widjojanto (BW).

Tim Denny juga meminta MK setidaknya membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 134/PL.02.6-Kpt/63/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020, sepanjang menyangkut perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Sahbirin Noor - H. Muhidin.

"Memerintahkan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Banjar, TPS se-Kabupaten Barito Kuala, dan/atau TPS se-Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin," ujar Denny Indrayana.

Sebelumnya, kubu pasangan Sahbirin-Muhidin akan menghormati seluruh keputusan KPU terkait putusan akhiri rapat pleno penghitungan suara Pilgub Kalsel.

"Intinya kami akan menghargai sepenuhnya apa yang diputuskan oleh KPU dalam rapat pleno Kamis 17 Desember 2020," kata Ketua Bappilu kubu Sahbirin, H Supian HK kepada wartawan, Rabu (16/12/2020).

Pernyataan sikap tersebut menurut Supian HK untuk menyerahkan sepenuhnya kepada KPU. Pihaknya menyerahkan sepenuhnya keputusan-keputusan terkait penetapan pemenang Pilgub Kalsel kepada KPU.

"Kami pun menghargai semua keputusan akan kita serahkan kepada KPU Kalsel, termasuk jika ada pihak yang akan melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Karena, itu merupakan hal biasa yang sudah diatur undang-undang, dan itu kita hargai," ujar Supian.


(asp/aud)