.webp)
Berembus isu nama Menko Polhukam Mahfud Md masuk daftar menteri Kabinet Indonesia Maju yang akan di-reshuffle oleh Presiden Jokowi karena berbalas cuit di Twitter dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) soal kerumunan. PKS menilai terlalu naif jika perdebatan Mahfud dengan RK dijadikan alasan.
"Terlalu naif kalau diskursus dengan Pak Ridwan Kamil jadi dasar (Mahfud Md di-reshuffle)," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada wartawan, Selasa (22/1/2020).
Anggota Komisi II DPR RI ini menilai dialog antara Mahfud dan RK masih dalam wajar. Menurutnya, publik memberi persepsi baik atas kejadian beda pendapat itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Justru sehat kok dialog keduanya. Saling klarifikasi dan Pak Mahfud menerima. Justru publik melihat dialog yang sehat dan tidak baper," ujar Mardani.
Lebih lanjut, Mardani menilai Mahfud sebagai sosok menteri yang jujur dan terbuka. Meskipun pernyataan Mahfud dinilai kerap membuat kontroversi, Mardani menilai hal itu memberi warna dalam pemerintah Jokowi.
"Pak Mahfud di antara menteri yang jujur dan terbuka. Pernyataan yang kadang kontroversi malah perlu untuk mendewasakan ruang publik kita agar ada jembatan. Keberadaan Pak Mahfud justru membuat Pemerintahan Jokowi punya warna lain yang bagus buat demokrasi," tuturnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berbicara tentang komunikasi publik di Indonesia yang berjaring di media sosial (medsos). Jokowi penuh harap agar medsos diisi konten sejuk nan teduh di tengah pandemi Corona (COVID-19).
Hal itu diutarakan Jokowi saat membuka Muktamar IX PPP yang ditayangkan dalam akun YouTube Setpres, Jumat (18/12/2020). Jokowi bicara di hadapan kader PPP yang turut dihadiri Plt Ketum PPP Soeharso Monoarfa dan Menko Polhukam Mahfud Md.
"Dengan konektivitas luring dan daring yang semakin efektif, kita bisa meningkatkan komunikasi antarumat yang tersebar di seluruh Indonesia, di seluruh Tanah Air, untuk menyebarkan Islam wasathiyah, menyebarkan kesejukan dan kedamaian, menumbuhkan toleransi dalam perbedaan dan kebinekaan, dan memperkokoh persatuan dalam keberagaman," kata Jokowi.
Jokowi meminta seluruh anak negeri dapat mengisi jaringan ini, baik di medsos maupun portal lain, dengan hal-hal yang bermanfaat. Tangkal berita hoaks dan tutup ujaran kebencian.
"Pemanfaatan infrastruktur untuk hal yang positif tersebut harus kita aktifkan agar ruang ini tidak diisi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kita harus aktif mengisi pemberitaan di medsos dengan keteduhan, dengan kesejukan, dan kita juga harus mengklarifikasi berita yang tidak benar, berita hoaks, dan menutup banyaknya ujaran kebencian untuk kita saling menghormati dan menghargai sesama anak bangsa, saudara sebangsa dan setanah air," ucapnya.
"Lembaga pendidikan umum maupun pesantren yang tersebar di seluruh Tanah Air, data yang saya miliki ada 28 ribu ponpes. Kita harus saling berbagi, saling bekerja sama, untuk memperkokoh fondasi Pancasila di kalangan siswa dan santri. Untuk memperluas pengetahuan dan meningkatkan keterampilan agar siswa dan santri kita memiliki karakter keindonesiaan yang kuat," lanjut Jokowi.
Simak video 'Pengamat Nilai Jokowi Wajib Reshuffle, Keinginan Masyarakat':
Penjelasan soal perdebatan RK dan Mahfud Md. Baca di halaman selanjutnya.
Diketahui, sempat terjadi silang pendapat antara Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) dan Menko Polhukam Mahfud mengenai kerumunan yang terjadi di kawasan Soekarno-Hatta.
Mahfud diketahui sempat menyampaikan keterangan terkait penjemputan HRS di Bandara Soetta. Saat itu diketahui Mahfud mengizinkan asalkan dilakukan dengan tertib.
Polemik pun bermula setelah Ridwan Kamil menunjuk hidung Mahfud Md soal kerumunan di acara Habib Rizieq Shihab (HRS). Ridwan Kamil menyebut kekisruhan yang terjadi hari ini dimulai sejak adanya pernyataan Mahfud Md.
"Izinkan saya beropini secara pribadi terhadap rentetan acara hari ini. Pertama, menurut saya, semua kekisruhan yang berlarut-larut ini dimulai sejak adanya statement dari Pak Mahfud, di mana penjemputan HRS ini diizinkan," ujar pria yang akrab disapa Kang Emil ini setelah menjalani pemeriksaan di Mapolda Jawa Barat, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Rabu (16/12).
Menurut Ridwan Kamil, pernyataan Mahfud Md tersebut menimbulkan tafsir yang berbeda di tengah-tengah masyarakat. Ridwan Kamil meminta Mahfud Md juga bertanggung jawab atas kerumunan Habib Rizieq, tak hanya kepala daerah.
"Di situlah menjadi tafsir dari ribuan orang yang datang ke bandara 'selama tertib dan damai boleh', sehingga terjadi kerumunan yang luar biasa. Nah, sehingga ada tafsir ini seolah-lah diskresi dari Pak Mahfud kepada PSBB di Jakarta, di Jabar, dan lain sebagainya," tutur Ridwan Kamil.
"Dalam Islam, adil itu adalah menempatkan sesuatu sesuai tempatnya. Jadi beliau harus bertanggung jawab, tidak hanya kami kepala daerah yang dimintai klarifikasinya. Jadi semua punya peran, yang peran yang perlu diklarifikasi," sambung Ridwan Kamil.
Baca juga: Pesan Jokowi Sejukkan Medsos di Masa Pandemi |
Mahfud Md lantas angkat bicara atas pernyataan Ridwan Kamil itu. Mahfud mengaku siap bertanggung jawab.
"Siap, Kang RK. Saya bertanggung jawab. Saya yang umumkan HRS diizinkan pulang ke Indonesia karena dia punya hak hukum untuk pulang. Saya juga yang mengumumkan HRS boleh dijemput, asal tertib dan tak melanggar protokol kesehatan. Saya juga yang minta HRS diantar sampai ke Petamburan," kata Mahfud lewat akun Twitter, Rabu (16/12).
Dalam utas di Twitter-nya, Mahfud melanjutkan bahwa diskresi yang diberikan pemerintah sebatas penjemputan hingga pengantaran Habib Rizieq dari Bandara Soekarno-Hatta hingga ke Petamburan. Tetapi, kerumunan acara Habib Rizieq di Petamburan, kata Mahfud, sudah di luar diskresi pemerintah.
"Diskresi pemerintah diberikan untuk penjemputan, pengamanan, dan pengantaran dari bandara sampai ke Petamburan. Itu sudah berjalan tertib sampai HRS benar-benar tiba di Petamburan sore. Tapi acara pada malam dan hari-hari berikutnya yang menimbulkan kerumunan orang sudah di luar diskresi yang saya umumkan," jelas Mahfud.
Cuitan itu kemudian dibalas oleh Ridwan Kamil. Mantan Wali Kota Bandung itu menegaskan pusat dan daerah harus sama-sama memikul tanggung jawab.
"Siap Pak Mahfud. Pusat daerah hrs sama2 memikul tanggung jawab. Mengapa kerumunan di Bandara yg sgt masif & merugikan kesehatan/ekonomi, tidak ada pemeriksaan sprt halnya kami berkali-kali. Mengapa kepala daerah terus yg hrs dimintai bertanggung jawab. Mhn maaf jika tdk berkenan," cuit Kang Emil dalam akun Twitter resminya, @ridwankamil, Rabu (16/12) petang.
