Refleksi Akhir Tahun LP3ES, Penanganan COVID-19 hingga UU Cipta Kerja Disorot

Marlinda Oktavia Erwanti - detikNews
Selasa, 22 Des 2020 11:02 WIB
Poster
Ilustrasi Covid-19 (Foto: Edi Wahyono/detikcom)
Jakarta -

Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) menggelar diskusi 'Refleksi Akhir Tahun & Hari Ibu: Perempuan, Ekonomi dan Demokrasi'. Dalam diskusi itu, penanganan pandemi COVID-19, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) serta UU Cipta Kerja menjadi sorotan.

Peneliti INDEF Eishaa M Rachbini meminta pemerintah untuk serius dalam menangani pandemi COVID-19 di Indonesia. Pemerintah diminta fokus pada kebijakan untuk mengurangi dampak pandemi.

"Pandemi harus ditangani oleh pemerintah dengan serius dan cermat agar dampaknya minimal dan tidak meluas," ujar Eishaa dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (22/12/2020).

"Sektor rill secara umum harus menjadi fokus utama kebijakan pemerintah untuk mengurangi dan mengatasi dampakpandem

Terkait UMKM, Eishaa meminta pemerintah untuk memberi perhatian lebih di masa pandemi COVID-19. Mengingat peranan UMKM yang vital dan menjadi basis ekonomi masyarakat.

"Perbaikan kinerja UMKM khususnya efisiensi menjadi kunci pemulihan ekonomi nasional. Ini penting akrena UMKM adalah mayoritas pelaku usaha di Indonesia. Ketiga, dukungan stimulus/vaksin/teknologi ke sektor UMKM dapat difokuskan pada UMKM berorientasi ekspor di sektor unggulan dengan tingkat efisiensi tinggi," tutur Eishaa.

Selain itu, menurut Eishaa, UMKM juga memiliki peran penting dalam kesetaraan kesejahteraan di masyarakat. Sebab, UMKM tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

"Dan UMKM banyak dimiliki oleh perempuan, sehingga berfungsi sebagai pembedayaan perempuan. Jadi, perempuan juga bisa menggerakkan perekonomian," ujarnya.

Sementara, Dosen Universitas Diponegoro (Undip), Esther Sri Astuti, menilai perlunya pembahasan ulang UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya. Dia mengatakan, mengacu pada riset INDEF, skema negative investasi, ketentuan skema bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKM dan koperasi serta bidang usaha terbuka, skema kemudahan impor bahan baku, kegiatan wajib berkegiatan di Kawasan Industri, kemudahan memperoleh lahan untuk investor dan skema prubahan pengaturan kewajiban UU ke PP perlu diperbaiki.

"Jangan sampai Indonesia hanya dijadikan pasar karena posisi menjadi sasaran investasi luar negeri sekaligus sasaran pasar seperti ini tidak menguntungkan. Yang perlu dibahas kembali UU Cipta Kerja maupun RPP turunannya berkaitan dengan: 1. Pembatasan kepemilikan saham asing menjadi satu rujukan UU penanaman modal, 2.Ketentuan alih teknologi perlu dinyatakan eksplisit seperti halnya china dan Malaysia yang manyatakan di awal tentang tenaga kerja dan alih teknologi yang harus meningkat untuk lokal," papar Esther.

Kendati demikian, dia juga menilai adanya nilai plus dari UU Cipta Kerja. Salah satunya terkait Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

"Sebelumnya belum diatur dan sekarang ditambahkan yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Alasan perusahaan untuk mem-PHK juga semakin mudah di Omnibus Law. Tenaga kerja asing juga semakin di permudah izinnya dalam omnibus Law," ungkap dia.

Lebih lanjut, Esther mengatakan pentingnya peran perempuan dalam UMKM. Menurutnya, peran perempuan dalam UMKM dan ekonomi digital di Indonesia perlu ditingkatkan lagi.
·
"Kepentingan perempuan itu perlu seimbang. Apakah perlu membentuk partai khusus untuk perempuan? Tidak perlu, asal aspirasi wanita diakomodir, kepentingannya didengarkan karena wanita tidak boleh dipandang sebelah mata. Rasio di perwakilan harus seimbang jangan sampai 8:2," kata Esther.·

"Kaitan Perempuan dan Ekonomi digital adalah sama-sama bisa memanfaatkan platform unicorn tadi. Peran wanita tentu lebih besar apalagi jika gemar menggunakan gawai. Yang perlu pemerintah lakukan adalah meningkatkan ICT skill, meningkatkan infrastruktur, perlindungan data personal juga perlu didukung oleh regulasi untuk mengurangi cyber crime. Terakhir, kolaborasi dan framework antar institusi pemerintah juga sangat diperlukan," imbuh dia.

(mae/tor)