Pengacara Klaim Imam Nahrawi Tak Beri Rp 300 Ribu ke Pengawal Tahanan KPK

Zunita Putri - detikNews
Senin, 21 Des 2020 18:10 WIB
Eks Menpora Imam Nahrawi menjalani sidang lanjutan terkait kasus suap dana hibah KONI. Sidang itu beragendakan mendengarkan keterangan saksi.
Imam Nahrawi semasa menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Seorang pengawal tahanan KPK diberi sanksi pemberhentian tidak hormat karena terbukti dalam sidang etik menerima uang dari mantan Menpora Imam Nahrawi selama menjalani tahanan di KPK. Namun pengacara Imam tidak yakin bila Imam melakukan itu.

"Sama sekali saya tidak pernah tahu ada masalah demikian. Apakah benar ada pemberian uang dari Pak Imam kepada Waltah (pengawal tahanan)? Saya tidak yakin akan hal itu, karena setahu saya selama ini Pak Imam tidak pegang uang selama di Rutan (sesuai aturan Rutan)," kata pengacara Imam, Wa Ode Nur Zainab, saat dimintai konfirmasi, Senin (21/12/2020).

Menurut Wa Ode, selama ini Imam mengikuti aturan di rutan. Wa Ode menyebut Imam juga menerima kunjungan dari keluarga hanya saat ada jadwal besuk.

"Untuk kebutuhan makan, sudah tersedia dari Rutan dan dapat kiriman makanan dari keluarga saat jadwal kunjungan atau besuk," katanya.

Pengawal tahanan itu merupakan pegawai tidak tetap KPK di Bidang Pengamanan dalam Biro Umum. Dia disebut Dewan Pengawas (Dewas) KPK terbukti menerima uang Rp 300 ribu dari Imam Nahrawi.

Anggota Dewas KPK Harjono selaku ketua majelis hakim etik juga mengamini hal itu. Harjono mengatakan pengawal tahanan itu diberhentikan dengan tidak hormat.

"Dewas telah menjatuhkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat kepada pegawai tidak tetap yang bertugas pengawal tahanan karena menerima uang dari IM sebanyak Rp 300 ribu dan menerima pempek dari terpidana waktu bertugas di Palembang, serta berhubungan dengan terpidana," kata Harjono saat dimintai konfirmasi terpisah.

Pengawal tahanan berinisial TK itu juga terbukti menerima pemberian berupa pempek dan meminjam uang pada tahanan KPK lainnya. Sumber detikcom menyebutkan tahanan lain tersebut adalah Robi Okta Fahlevi, terpidana kasus suap terhadap Bupati Muara Enim nonaktif Ahmad Yani.

"Tindakan pelanggaran yang dilakukan adalah mengabaikan kewajiban menolak dan melaporkan setiap gratifikasi yang dianggap suap dan mengadakan hubungan langsung dengan pihak yang diketahui perkaranya sedang ditangani KPK diantaranya memberikan nomor kontak telepon kepada salah seorang tahanan, telah menerima bingkisan makanan berupa 3 dus pempek, meminjam uang sebesar Rp 800 ribu," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri secara terpisah.

Dewas KPK menyatakan pegawai ini terbukti melanggar kode etik yang diatur dalam Pasal 4 ayat 1 huruf g dan h serta Pasal 4 ayat 2 huruf a Peraturan Dewan Pengawas Nomor 02 tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi.

(zap/dhn)