Jakarta -
Langkah staf Kedutaan Besar Jerman ke markas FPI menuai protes dari Kementerian Luar Negeri RI. Penjelasan Kedubes Jerman soal alasan di balik kunjungan ke Petamburan itu juga dinilai merendahkan kecerdasan publik. Begini penjelasan Kedutaan Jerman yang dinilai merendahkan kecerdasan publik itu.
Penjelasan Kedutaan Besar Republik Federal Jerman untuk Indonesia disampaikan secara resmi lewat keterangan pers tertulis kepada wartawan, juga via media sosial Facebook-nya, Senin (21/12/2020).
Kunjungan staf Kedutaan Jerman ke markas FPI dilakukan pada 17 Desember. Alasan di balik kunjungan itu adalah untuk meminta penjelasan soal keamanan demonstran yang berpotensi melintas di depan Kantor Kedubes Jerman, Jl MH Thamrin 1, Jakarta Pusat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sehubungan dengan pemberitahuan mengenai demonstrasi yang berlangsung pada hari Jumat, 18 Desember 2020, salah seorang pegawai Kedutaan Jerman berusaha untuk mendapatkan gambaran tersendiri mengenai situasi keamanan yang bersangkutan karena demonstrasi juga dapat melintasi kawasan Kedutaan," demikian penjelasan Kedutaan Jerman.
Pihak Kedutaan Jerman menjelaskan pegawai yang berkunjung ke Petamburan tersebut beraksi sendirian tanpa berkoordinasi dengan pihak Kedutaan. Pihak kedutaan Jerman menyesalkan reaksi yang timbul atas kunjungan tersebut.
WNA yang diklaim dari Kedubes Jerman mendatangi markas FPI. (Foto: dok. Istimewa) |
Simak juga video 'Komnas HAM Tunggu Kesaksian 4 Laskar FPI yang Disebut Kabur':
[Gambas:Video 20detik]
Berikut ini penjelasan lengkap Kedutaan Jerman untuk RI:
Jakarta, 21 Desember 2020
Dalam kaitan dengan laporan kunjungan seorang pegawai Kedutaan Jerman ke Sekretariat FPI pada 17 Desember 2020 yang lalu, Kedutaan Jerman menyampaikan pernyataan sebagai berikut:
Sehubungan dengan pemberitahuan mengenai demonstrasi yang berlangsung pada hari Jumat, 18 Desember 2020, salah seorang pegawai Kedutaan Jerman berusaha untuk mendapatkan gambaran tersendiri mengenai situasi keamanan yang bersangkutan karena demonstarsi juga dapat melintasi Kawasan Kedutaan. Pegawai tersebut bertindak atas inisiatif sendiri tanpa koordinasi dengan pihak Kedutaan.
Kedutaan Besar Jerman menyesali kesan yang telah ditimbulkan peristiwa ini di mata publik serta mitra-mitra Indonesia kami dan menegaskan bahwa tidak ada tujuan politis apa pun di balik kunjungan ini. Pernyataan lain yang bertentangan dengan ini tidak sesuai dengan fakta. Kedutaan Jerman menentang segala upaya untuk menginstrumentalisasi kejadian ini demi tujuan politis.
Kedutaan menghargai hubungan bilateral yang sangat baik dan kerja sama yang erat dengan Indonesia, dan sama sekali tidak mencampuri urusan internal Indonesia. Kami telah berkomunikasi dengan otoritas Indonesia yang berwenang untuk perihal ini dan meyakini bahwa kasus dapat diperjelas untuk semua pihak. Kami teguh berada di sisi mitra-mitra Indonesia kami dan mendukungnya dalam mempromosikan toleransi antar-agama dan upaya deradikalisasi. Hal ini juga telah kami tegaskan dalam pembicaraan dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia pada 20 Desember 2020.
Tanggapan pakar hukum internasional
Sebelumnya, guru besar hukum internasional Universitas Indonesia (UI) Profesor Hikmahanto Juwana menilai alasan Kedubes Jerman soal stafnya ke markas FPI tidak masuk akal. Bahkan alasan Kedubes Jerman itu merendahkan tingkat kecerdasan publik dan pemerintah Indonesia.
Guru besar hukum internasional UI Hikmahanto Juwana (Ari Saputra/detikcom) |
"Klarifikasi demikian sangat merendahkan tingkat kecerdasan publik dan pemerintah Indonesia," kata Prof Hikmahanto dalam press release yang diterima detikcom, tadi.
Kemlu telah protes
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI telah meminta klarifikasi dan menyampaikan protes kepada Kedutaan Besar Jerman di Jakarta. Kemlu telah memanggil Kepala Perwakilan Kedutaan Jerman di Jakarta untuk meminta klarifikasi dan menyampaikan protes atas kunjungan staf Kedutaan Jerman ke FPI tersebut.
"Kedubes Jerman menyampaikan bahwa staf diplomatik tersebut telah diminta kembali segera untuk mempertanggungjawabkan tindakannya dan memberikan klarifikasi kepada pemerintahnya," demikian kata Kemlu lewat siaran pers tertulis di situs resminya.
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini