Komitmen Ditjen Imigrasi Lindungi & Layani Pekerja Migran Indonesia

Nurcholis Maarif - detikNews
Senin, 21 Des 2020 14:32 WIB
Kemenkumham
Foto: Dok. Kemenkumham
Jakarta -

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) berkomitmen memberikan perhatian yang besar terhadap nasib para pekerja migran Indonesia (PMI). Ini sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo agar seluruh stakeholder melindungi para PMI mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki, sejak proses sebelum keberangkatan hingga kembali ke rumahnya masing-masing.

"Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan bagian dari stakeholder yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada para pekerja migran kita. Dan Imigrasi berkomitmen penuh dalam memberikan layanan dan perlindungan kepada mereka," tegas Direktur Jenderal Imigrasi, Jhoni Ginting dalam keterangan tertulis, Senin (21/12/2020)

"Indonesia merupakan 10 negara besar dalam pengiriman pekerja migran di dunia. Dan remitansi yang dihasilkan PMI termasuk 10 besar penyumbang devisa negara. Sudah selayaknya kita memberikan jaminan atas hak, kesempatan dan perlindungan bagi mereka," lanjut Jhoni.

Remitansi adalah uang yang dikirim oleh para pekerja di luar negeri ke negara asalnya. Remitansi yang dihasilkan PMI sangat besar. Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia Bank Indonesia (BI) mencatat total remitansi PMI tahun 2019 senilai USD 11,435 miliar.

Dari tahun ke tahun, remitansi PMI nilainya terus meningkat dan memberikan sumbangan signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. Hanya tahun 2020 saja remitansi mengalami penurunan akibat pandemi COVID-19. Namun pasca-COVID-19, diperkirakan akan kembali meningkat. Remitansi PMI termasuk 10 besar penyumbang devisa negara terbesar.

Jhoni mengatakan tingginya sumbangan PMI terhadap devisa negara selama ini berbanding terbalik dengan perlakuan yang mereka terima. Sebelum keberangkatan, proses keberangkatan, di tempat penempatan hingga kedatangan kembali, para PMI sering mengalami diskriminasi, pemerasan dan kekerasan.

Imigrasi sendiri, menurut Jhoni Ginting, telah lama memberikan kepedulian kepada PMI. Di antaranya memberikan biaya nol rupiah alias gratis untuk pembuatan paspor bagi WNI yang pertama kali menjadi PMI. Kemudian sejak September lalu menyediakan jalur cepat atau fast track untuk proses pengurusan keimigrasian di bandara.

"Sejak September kami telah menyediakan jalur VVIP atau fast track khusus kepada PMI untuk proses keimigrasian. Sementara penggratisan paspor telah dilakukan lebih dari 10 tahun lalu berdasar Peraturan Menteri. Terakhir, ketentuan ini ditetapkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2020," ujarnya lebih lanjut.

Diberitakan sebelumnya, Kemenkumham menandatangani nota kesepahaman dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) tentang Kerja Sama dalam Upaya Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Lounge Pekerja Migran Indonesia, Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Jumat (18/12/2020).

Jhoni menjelaskan ruang lingkup kerjas ama antara Kemenkumham dengan BP2MI meliputi empat hal. Pertama, Integrasi Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM). Kedua, penerbitan paspor pada Layanan Terpadu Satu Pintu. Ketiga, melakukan pencegahan sindikasi pengiriman Pekerja Migran Indonesia secara nonprosedural, dan keempat peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

"Kerja sama ini membentuk integrasi dan sinergi antara sistem yang dimiliki Imigrasi dan BP2MI. Sebagai contoh, SIMKIM terintegrasi dengan Sistem Komputerisasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau Sisko P2MI dalam pelayanan penempatan dan perlindungan Pekerja," paparnya.

Nota Kesepahaman itu kemudian pada tataran teknis ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Aama antara Direktorat Jenderal Imigrasi dengan Sekretariat Utama BP2MI. "Kerja sama ini merupakan salah satu bentuk komitmen Imigrasi dan BP2MI untuk secara aktif mengambil peran dalam perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi pokok masing-masing," pungkas Jhoni.

(akn/ega)