Kala MK Beri Nasihat ke Pemohon Legalitas Ganja untuk Kesehatan

Andi Saputra - detikNews
Minggu, 20 Des 2020 10:41 WIB
Jakarta -

Ibu Dwi Pratiwi dkk meminta Mahkamah Konstitusi (MK) melegalkan ganja untuk kesehatan. Dwi merupakan ibu seorang anak yang menderita cerebral palsy, yakni lumpuh otak yang disebabkan oleh perkembangan otak yang tidak normal. Bagaimana tanggapan MK?

Dalam sidang pendahuluan pekan ini, hakim konstitusi Enny Nurbaningsih memberikan nasihat kepada para pemohon agar jangan hanya fokus pada kasus konkret, tetapi juga argumen konstitusional.

"Yang Anda kemukakan memang kelihatannya ini adalah hanya lebih banyak bicara tentang kasus konkretnya, tapi belum menunjukkan legal standing sebagai pemohon dalam pengujian norma undang-undang, ya, terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945," kata Enny, yang dikutip dari risalah sidang MK, Minggu (20/12/2020).

Enny meminta pemohon lebih mengelaborasi alasan kerugian konstitusional untuk meyakinkan majelis. Dalam permohonan tersebut, 20 halaman di antaranya adalah kasus yang dialami para ibu-ibu yang memiliki anak sakit.

"Jangan kasus konkret semua nanti, tetapi bagaimana kemudian bisa menggambarkan bahwa Pemohon atau Para Pemohon ini memiliki kedudukan hukum setelah kemudian bisa menjelaskan tentang hak konstitusional yang kemudian diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kemudian hak itu menurut anggapan Para Pemohon dirugikan, termasuk adanya hubungan kausalitasnya, ya, antara anggapan kerugian dengan berlakunya norma," ujar Enny.

"Jadi tidak hanya sekadar 20 halaman ini kasus konkret saja, tetapi benar-benar menjelaskan terkait dengan syarat kerugian konstitusional itu," sambung Enny.

Hal serupa disampaikan hakim konstitusi Suhartoyo. Ia meminta pemohon mempertajam alasan konstitusionalitas.

"Kalau sekarang ini kan yang diuraikan pengalaman-pengalaman atau diskresi dari si pasien atau ini yang kemudian setelah dikasih obat-obat ini ternyata sangat membantu. Tapi sebenarnya tarikan dari norma itu pesannya jangan sampai ada ketergantungan. Kekhawatiran norma yang tidak boleh ada ketergantungan itulah yang merupakan satu kesatuan norma dengan yang khusus untuk ilmu pengetahuan. Tidak boleh untuk terapi, tapi yang kemudian satu kesatuan berdampak pada adanya ketergantungan," papar Suhartoyo.

Soal dampak penggunaan ganja, MK menilai perlu ada kajian dari ahli yang berwenang. Hakim konstitusi tidak bisa menilainya.

"Nah, sekarang kalau tidak ada ketergantungan untuk pure pengobatan, boleh apa tidak? Itu kan juga bukan Pemohon dan juga bukan kami sebagai Hakim yang bisa kemudian memberi identifikasi itu, itu pasti ada lembaga yang berwenang untuk itu," ucap Suhartoyo.

Atas nasihat tersebut, kuasa hukum pemohon Erasmus Napitupulu mengucapkan terima kasih.

"Pada intinya terima kasih, Yang Mulia, atas masukannya. Kami jelas akan mempertimbangkan masukan-masukan tersebut," kata Erasmus. MK rencananya akan menggelar lagi sidang tersebut pada 29 Desember 2020, pukul 11.00 WIB.

(asp/dhn)