.webp)
Kubu pasangan calon Wali Kota Medan dan Wakil Wali Kota Medan Akhyar Nasution-Salman Alfarisi mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan meminta pemungutan suara ulang (PSU) di 15 kecamatan. Kubu Bobby Nasution-Aulia Rachman menyinggung penggiringan opini.
Kubu Akhyar mengajukan gugatan itu melalui online pada Jumat (18/12). Mereka menilai banyak kejanggalan di Pilwalkot Medan.
"Betul bahwa paslon 01 AMAN (Akhyar Nasution-Salman Alfarisi) telah mengajukan gugatan ke MK," kata anggota tim pemenangan Akhyar-Salman, Gelmok Samosir, saat dimintai konfirmasi detikcom, Sabtu (19/12/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Gelmok menjelaskan keputusan pihaknya mengajukan gugatan ke MK karena menilai ada sejumlah persoalan yang belum dianggap tuntas. "Kita kan ada catatan-catatan dalam proses pilkada, mulai dari kelurahan, kecamatan, sampai tingkat kota, rekapitulasi pleno terbuka KPU Medan yang tidak tuntas," sebut Gelmok.
Menurutnya, yang tidak tuntas itu telah dihitung dan dianalisis bisa cukup menyebabkan pasangannya kalah. "Di mana catatan-catatan yang dimaksud tadi dalam form B1, catatan khusus kejadian, itu yang tidak tuntas tapi di tingkat kelurahan saksi kita telah berjuang untuk meminta beberapa TPS yang dianggap aneh DPT tambahan itu membeludak," ujar Gelmok.
Gelmok menyebutkan, setelah dipaksa harus dibuka (kotak suara) dan salah satu menjadi sampel, dari sekian TPS di Belawan, maka ditemukanlah pemilih yang tidak ber-KTP setempat.
"Berarti kan kita menduga, patut menduga kuat bahwa ada mobilisasi massa atau pemilih untuk berpindah dari tempat ke tempat lain. Nah, ketika kita mohon itu dibuka, di tingkat rekapitulasi KPU Medan, KPU tidak bersedia, tidak mau, karena kita mau tahu siapa saja KTP yang tidak KTP setempat. Maka mereka tidak bersedia dengan alasan macam-macam, seperti kotak suara tidak di sini dan lain hal," ujar Gelmok.
Selain itu, pihaknya mempelajari hal lainnya. Menurut Gelmok, ada perbedaan suara yang signifikan di kecamatan yang mereka kalah.
"Setelah kita pelajari yang lain itu, kecamatan-kecamatan yang telak kita kalah kita merasa cukup signifikan suara kita. Jauh berbeda dengan mereka senilai 53 ribu. Mestinya kita yang menang kalau tidak dilakukan cara-cara dimaksud. Karena DPT tambahan itu sampai puluhan ribu. Jadi kita anggap itu terjadi di 15 kecamatan, kalau itu terjadi di 15 kecamatan, ya otomatis kita kan kalah senilai itu kan," sebut Gelmok.
Kemudian, persoalan terkait adanya penumpukan C6 (undangan). Gelmok menilai adanya proses yang diduga dilakukan oleh penyelenggara.
"Kedua, proses yang diduga terjadi oleh penyelenggara penumpukan C6, jadi kita menganggap ada upaya sistematis di mana seolah penyelenggara di tingkat bawah mengetahui ini pendukung si A, ini pendukung si B, ini kita tahan atau ada maksud lain, sehingga sampai ratusan, sampai empat ratusan C6 di suatu tempat menumpuk. Kenapa tidak disampaikan? Patut kita menduga hal ini juga terjadi di tempat lain. Kebetulan di daerah lain seperti di Kelurahan Lalang, menjelang injury time selesai batas waktu memilih, ada masyarakat yang masih berjuang untuk memberikan hak pilihnya dengan meminta kepada kepling (kepala lingkungan), C6 saya mana. Dan beberapa tempat lain juga. Kalau jujur, di mana pula C6 orang tidak keluar, sementara dia sudah lama KTP dan penduduk di situ. Kemudian, adanya dugaan-dugaan praktik money politics dan juga bentuk lain," ujar Gelmok.
Bagaimana tanggapan kubu Bobby Nasution? Simak halaman selanjutnya.
