Round-Up

Tolak Vaksin Corona Didenda Rp 5 Juta Berujung Gugatan ke MA

Hestiana Dharmastuti - detikNews
Jumat, 18 Des 2020 22:34 WIB
Gedung Mahkamah Agung
Gedung Mahkamah Agung (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Perda DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020, yang mendenda warga yang menolak vaksin COVID-19, digugat warga DKI Jakarta ke Mahkamah Agung (MA). Perda itu dinilai memberatkan warga Ibu Kota.

Permohonan gugatan itu didaftarkan oleh Happy Hayati Helmi ke MA pada Rabu, 16 Desember 2020. Pemohon meminta denda itu dihapus.

Pasal 30 Perda No 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 menyatakan:

Setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan pengobatan dan/atau vaksinasi Covid-19, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

"Bertentangan dengan UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," kata kuasa hukum Happy, Viktor Santoso Tandiasa, dalam siaran pers yang diterima detikcom, Jumat (18/12/2020).

Menurut pemohon, paksaan vaksinasi COVID-19 bagi pemohon tentunya tidak memberikan pilihan bagi pemohon untuk dapat menolak vaksinasi COVID-19. Sebab, bermuatan sanksi denda Rp 5 juta, yang besarannya di luar dari kemampuan pemohon.

"Mengingat selain sanksi denda bagi dirinya, pemohon juga memiliki seorang suami, seorang adik, dan seorang anak yang masih balita. Artinya, apabila pemohon menolak vaksinasi bagi keluarganya, maka pemohon harus membayar denda sebesar Rp 5 juta x 4 orang = Rp 20 juta," ujar Viktor.

Setelah membayar denda Rp 20 juta, bukan berarti ancaman untuk membayar denda bagi pemohon selesai. Sebab, dalam ketentuan norma Pasal 30 Perda 2/2020, tidak dijelaskan apakah setelah membayar denda, setiap orang yang menolak vaksinasi COVID-19 telah melepas kewajibannya untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19 di kemudian hari.

"Artinya, bisa saja jika pemohon menolak vaksinasi dengan membayar denda, di kemudian hari datang kembali petugas untuk melakukan vaksinasi COVID-19 kepada pemohon dan keluarganya," papar Viktor.

"Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka terhadap terhadap frasa: 'dan/atau vaksinasi COVID-19' sebagaimana termuat dalam Pasal 30 Perda 2/2020 telah terbukti bertentangan dengan Pasal 5 ayat (3) UU 36/2009, Pasal 3 ayat (2) UU 39/2009, dan Pasal 6 ayat (1) huruf g dan huruf i UU 12/2011," pungkas Viktor.

Simak tanggapan Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta soal gugatan ke MA. Di halaman selanjutnya:

Selanjutnya
Halaman
1 2