.webp)
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengakui sebaran dokter di seluruh Indonesia belum merata. Dia meminta Ikatan Dokter Indonesia (IDI) memberikan masukan kepada pemerintah untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Ma'ruf Amin awalnya memaparkan capaian indikator kinerja kesehatan. Menurutnya masalah kesehatan bukan hanya tanggung jawab IDI, namun semua elemen masyarakat.
"Saya menyadari bahwa pencapaian indikator kinerja kesehatan di atas tidak semata-mata tugas dari para dokter dan tenaga kesehatan karena sifatnya yang multi dimensi. Sehingga memerlukan upaya dari seluruh pelaku pembangunan untuk mewujudkan capaian kesehatan yang diinginkan," kata Ma'ruf dalam Rakernas IDI yang disiarkan YouTube IDI, Jumat (18/12/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ma'ruf mengatakan IDI memiliki kewajiban untuk mendorong pemenuhan kebutuhan dokter di seluruh Indonesia. Dia meminta agar IDI merumuskan segala hal yang bisa meningkatkan kinerja kesehatan dalam rapat kerja ini.
"Namun setidaknya, IDI memiliki kewajiban untuk mendorong pemenuhan kebutuhan dokter di seluruh wilayah Indonesia. Melalui rapat kerja nasional ini saya meminta saudara-saudara sekalian untuk memikirkan beberapa hal yang saya anggap penting dalam rangka meningkatkan kinerja kesehatan Indonesia," tuturnya.
Ada tiga pesan yang disampaikan Ma'ruf kepada IDI. Ma'ruf berharap IDI memberikan masukan kepada pemerintah untuk memperbaiki distribusi dokter umum di Indonesia.
"Pertama, saya mengharapkan agar IDI dapat memikirkan bagaimana agar pemerintah dapat memperbaiki distribusi dokter umum di tingkat fasilitas kesehatan tingkat pertama (Puskesmas). Belajar dari pengalaman penanganan pandemi COVID-19, tantangan ke depan adalah membangun layanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama yang tangguh, sebagai garda terdepan yang bertanggung jawab terhadap kesehatan masyarakat di wilayahnya," kata dia.
Ma'ruf kemudian menyoroti sebaran dokter spesialis. Dia menyebut dokter spesialis saat ini terpusat di kota besar.
"Kedua, saya mengharapkan agar IDI dapat ikut membantu dalam memperbaiki distribusi dokter spesialis di rumah sakit, terutama untuk rumah sakit di luar Pulau Jawa. Saya mengetahui bahwa biaya untuk menjadi dokter spesialis tidaklah murah. Sehingga setelah lulus dokter spesialis akan memilih untuk bekerja di kota besar. Bila hal ini terus terjadi maka capaian indikator kesehatan kita akan makin sulit mengejar ketertinggalan dari negara sekitar," katanya.
Selain itu, Ma'ruf mendorong IDI untuk mempercepat penyusunan pedoman pelayanan kesehatan. Serta pembiayaan agar kualitas pelayanan kesehatan sesuai standar.
"Ketiga, saya juga mengharapkan agar IDI dapat memberi masukan kepada pemerintah agar para dokter dapat terus meningkatkan pelayanan yang berkualitas mengacu pada evidence-based medicine. IDI harus dapat mendorong percepatan penyusunan Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK) beserta perkiraan biayanya agar kualitas layanan sesuai standar. PNPK ini sangat penting dalam rangka menegakkan standar pelayanan kesehatan di seluruh wilayah tanah air," tutur dia.
