.webp)
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN), Ristadi, meminta manajemen PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) membuka ruang dialog dengan para pegawai. KSPN menilai demo pegawai yang berujung pembakaran perlu segera disikapi.
Dia mengatakan tak ada pihak yang menginginkan terjadinya demo berujung ricuh seperti yang terjadi pada Senin (14/12/2020) lalu. Dia meminta PT VDNI tidak hanya bersikap menutup diri dari ajakan dialog dengan pegawai yang hendak menyampaikan aspirasi.
"Yang kemudian sekarang sedang terjadi di PT VDNI, terjadi kericuhan, terjadi anarkisme yang tentu kita semua tidak menginginkannya. Apa sih susahnya untuk mau menerima atau mendatangi kawan-kawan perwakilan dari pekerja/buruh untuk melakukan dialog," kata Ristadi dalam keterangan yang diterima, Kamis (17/12).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia mengaku menerima informasi dari Pengurus Unit Kerja (PUK) KSPN PT VDNI dan Serikat Perlindungan Tenaga Kerja PT VDNI sudah meminta manajemen meninjau ulang upah para pekerja. Dia mengatakan saat ini pekerja PT VDNI menerima upah minimum provinsi bukan upah minimum kabupaten/kota.
Dia mengatakan para buruh juga mengajak pihak manajemen berdialog. "Pihak manajemen tidak mau menemui daripada perwakilan serikat pekerja/serikat buruh PT VDNI," imbuhnya.
Ristadi mengatakan, sebelum demo pada Senin (14/12), para buruh PT VDNI telah menggelar demo. Demo berujung pembakaran aset PT VDNI pun terjadi pada Senin (14/12) karena pihak manajemen tak mau berdialog.
"Hal ini terjadi karena menurut informasi yang kami dapat bahwa perusahaan tetap bersikukuh tidak mau menemui pihak perwakilan dari serikat pekerja/serikat buruh atau perwakilan pekerja/buruh untuk melakukan dialog atas persoalan yang terjadi," kata dia.
Atas situasi ini, KSPN pun meminta Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) dan pemerintah daerah (pemda) mengajak PT VDNI berdialog dengan buruh. KSPN pun meminta dibentuknya dewan pengupahan Kabupaten Konawe untuk mencari solusi.
"Jika ini kemudian dibiarkan terus-menerus tentu ini akan mengganggu bagaimana pola hubungan industrial tidak hanya di Sulawesi Tenggara, potret ini tentu akan kemudian berpengaruh besar terhadap bagaimana hubungan industrial di Indonesia," kata Ristadi.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah sangat menyesalkan adanya kejadian perusakan dan pembakaran di PT VDNI. Ida meminta semua pihak menahan diri sekaligus menjaga diri dalam situasi pandemi ini.
Kemnaker menyatakan siap membantu penyelesaian jika diminta oleh pihak pemda. Namun sejauh ini Kemnaker percaya pada kemampuan jajaran Polda untuk menjaga kondusivitas. Termasuk pada proses mediasi dan pemeriksaan yang tengah dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan provinsi.
"Kami berpedoman pada aturan undang-undang. Kita harus menjaga agar tidak ada pekerja yang dibayar di bawah upah minimum. Karena ada sanksi pidananya sesuai UU 13/2003, sama juga sesuai UU Ciptaker. Sedangkan untuk perpanjangan status pekerja kontrak bisa dimediasi di Disnaker Provinsi, apakah otomatis bisa menjadi pekerja tetap atau bagaimana. Jika dibahas dengan kepala dingin dan niat baik secara tripartit, pasti ada solusi," kata Staf Khusus Menaker Dita Indah Sari dalam keterangan tertulis, Rabu (16/12).
Diketahui, pada demo tersebut, massa sempat melempari aparat keamanan menggunakan batu dan balok. Massa yang berhasil merangsek masuk ke area perusahaan meluapkan amarah dengan membakar gedung pabrik smelter, puluhan dump truck, dan alat berat yang terparkir di area perusahaan tersebut.
Polisi lalu menetapkan 5 orang berinisial IS (27), RM (37), WP (25), NA (23), dan AP (23) sebagai tersangka. Kelima orang yang berperan sebagai koordinator lapangan diduga melakukan penghasutan yang berujung pada aksi pembakaran sejumlah alat berat serta perusakan bangunan milik perusahaan pemurnian nikel asal China tersebut. Kelima orang tersebut saat ini ditahan dan dijerat dengan Pasal 160 KUHP dan 216 KUHP.
