PT Jakarta Loloskan Tubagus Chaeri Wardana dari Jerat Pencucian Uang

Andi Saputra - detikNews
Kamis, 17 Des 2020 11:58 WIB
Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan tersangka kasus dugaan korupsi alat kesehatan (alkes) Banten dan Tangerang Selatan menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (31/10/2019). Wawan didakwa merugikan negara Rp 94,3 miliar terkait pengadaan alat kesehatan (alkes) Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Perbuatan Wawan disebut memperkaya diri sendiri, orang lain dan korporasi.
Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan. (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta memperberat hukuman Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan dari 4 tahun penjara menjadi 7 tahun penjara. Namun majelis tinggi meloloskan Wawan dari jerat pasal pencucian uang sebagaimana tuntutan jaksa KPK. Mengapa?

PT Jakarta menilai jaksa KPK tidak menguraikan secara rinci tindak pidana asal dalam dakwaan sehingga gagal memenuhi unsur yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

"Penuntut umum tidak menguraikan secara rinci tindak pidana asal secara rinci sehingga tidak mungkin penuntut umum dapat mengetahui perbuatan dan kesalahan mana yang dilakukan Terdakwa selain dugaan tindak pidana Pengadaan Alat Kedokteran Rumah sakit Rujukan Provinsi Banten pada APBD TA 2012 dan APBD-P TA 2012 dan Pengadaan alat Kesehatan Kedokteran Umum Puskesmas pada Pemerintah Kota tangerang Selatan tahun anggaran 2012," demikian bunyi pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta yang dilansir website Mahkamah Agung (MA), Kamis (17/12/2020).

Dalam memperberat hukuman Wawan, majelis hakim yang diketuai Andriani Nurdin dengan anggota Jeldi Ramadhan, Anthon R Saragih, M Lutfi, dan Singgih Budi Prakoso mempertimbangkan Perma Nomor 1 Tahun 2020. Hal-hal tersebut adalah sebagai berikut:

Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara
Akibat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa secara bersama- sama menimbulkan kerugian negara sejumlah Rp.79.789.124.106,35 yang dikategorikan sebagai kategori berat.

Aspek Kesalahan Tinggi
1. Terdakwa mempunyai peranan signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, yaitu Terdakwa secara aktif mengatur proses pengusulan anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Banten pada APBD TA 2012 dan APBD-P TA 2012.
2. Terdakwa aktif mengarahkan pelaksanaan pengadaan alat kedokteran Rumah Sakit Rujukan Provinsi Banten pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten TA 2012.
3. Terdakwa mengatur dan mengarahkan pengadaan alat kesehatan kedokteran umum Puskesmas Kota Tanggerang Selatan APD P TA 2012.
4. Terdakwa selain aktif mengatur proses pengusuan anggaran juga menentukan perusahaan yang akan menjadi pemenang dalam pengadaan tersebut.

Aspek Dampak Tinggi
Perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala nasional.

Aspek Keutungan Terdakwa Tinggi
Bahwa dari tindak pidana yang Terdakwa lakukan secara bersama-bersama tersebut, Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp.50.083.473.826,00, yaitu lebih dari 50% kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara tersebut.

Simak penjelasan lanjutan soal putusan hukuman Wawan di halaman berikutnya.

Meski kejahatan korupsi Wawan termasuk kategori berat, PT Jakarta hanya memperberat dari 4 tahun penjara menjadi 7 tahun penjara. Malah jaksa KPK juga hanya menuntut Wawan 6 tahun penjara.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 tahun dan pidana denda sebesar Rp 200 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan," kata Andriani.

Wawan diwajibkan mengembalikan uang yang dikorupsinya sebesar Rp.58.025.103.859. Dengan ketentuan apabila tidak dapat membayar uang pengganti tersebut hartanya akan disita untuk membayar uang pengganti.

"Dan apabila hartanya tidak mencukupi uang pengganti tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 1 tahun," ucap majelis hakim pada Rabu (16/12) kemarin.

Sebelumnya, Wawan didakwa merugikan negara Rp 94,3 miliar terkait pengadaan alkes Pemprov Banten dan Pemkot Tangsel. Perbuatan Wawan disebut memperkaya diri sendiri, orang lain, dan korporasi.

Wawan saat ini juga sedang menjalani hukuman 5 tahun penjara karena menyuap Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) kala itu, Akil Mochtar. Selain itu, Wawan jadi tersangka karena menyuap Kepala Lapas Sukamiskin.

(asp/elz)