.webp)
Jaksa penuntut umum mengungkapkan ada percakapan Anita Kolopaking dengan Pinangki Sirna Malasari terkait istilah 'king maker'. Jaksa mengonfirmasi siapa sosok king maker itu.
"Tanggal 14 Maret 2020 ada chat dari Anita Kolopaking ke Saudara, 'saya mau bantu karena ada king maker, ini king maker. Istilah king maker itu apa?" tanya jaksa dalam sidang di PN Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Rabu (16/12/2020).
Pinangki mengaku tidak tahu. Pinangki mengatakan chat itu adalah chat Anita ke dirinya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Itu WA Bu Anita ke saya. Sebenarnya itu... apa ya... saya kurang paham mungkin (tanya) ke Bu Anita," kata Pinangki.
"Saya tidak paham dan saya tidak membalas," tambah Pinangki.
Diketahui, istilah 'king maker' muncul di kasus ini karena pernyataan Ketua Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman. Menurut Boyamin, 'king maker'-lah yang membuat Pinangki dan Rahmat bertemu Djoko Tjandra. Boyamin juga menyebut 'king maker' ini mengetahui rangkaian proses pengurusan fatwa MA terkait bebasnya Djoko Tjandra.
Dalam sidang ini yang duduk sebagai terdakwa adalah Andi Irfan Jaya. Andi Irfan didakwa menyerahkan uang USD 500 ribu dari Djoko Tjandra ke Pinangki. Selain itu, jaksa mendakwa Andi Irfan melakukan pemufakatan jahat. Pemufakatan jahat itu dilakukan bersama Pinangki dan Djoko Tjandra.
Atas dasar itu, Andi Irfan Jaya didakwa Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 56 ke-1 KUHP.
Terkait pemufakatan jahat, Andi Irfan didakwa melanggar Pasal 15 jo Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
