KontraS cs Tulis Surat Terbuka, Desak Jaksa Agung Tuntaskan Kasus HAM Berat

Yulida Medistiara - detikNews
Rabu, 16 Des 2020 12:50 WIB
Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti
Foto: dok. screenshot YouTube KontraS
Jakarta -

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan koalisi korban pelanggaran HAM berat masa lalu membuat surat terbuka. KontraS meminta Jaksa Agung menjalankan perintah Presiden Jokowi, yang meminta agar penuntasan pelanggaran HAM berat masa lalu segera diproses.

"Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Kejaksaan Agung merupakan aktor kunci dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dan meminta kepada Kejaksaan Agung untuk segera melakukan proses penyelesaian terhadap beberapa kasus pelanggaran HAM berat. Perintah yang disampaikan pada rapat Presiden dengan Kejaksaan Agung di Istana Negara pada Senin (14/12/2020) itu adalah bukti bahwa Presiden Joko Widodo berharap kasus pelanggaran HAM masa lalu dapat diselesaikan lewat jalur yudisial," kata Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti dalam keterangannya, Rabu (16/12/2020).

Adapun surat terbuka dilakukan KontraS bersama koalisi korban pelanggaran HAM berat masa lalu yang terdiri atas Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 1965, Ikapri (Ikatan Keluarga Korban Tanjung Priok) 1984, Orangtua Korban Semanggi I dan Semanggi II, IKOHI (Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia), Paguyuban Keluarga Mei 1998, IPT (International People Tribunal) 1965, dan PK2TL (Paguyuban Keluarga Korban Talangsari Lampung. KontraS meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) menindaklanjuti proses penyidikan dan penuntutan terhadap 13 kasus pelanggaran HAM berat yang telah rampung dan dilakukan penyelidikannya oleh Komnas HAM.

"Kami mendesak agar Jaksa Agung segera melaksanakan perintah Presiden untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu lewat jalur yudisial dengan menindaklanjuti laporan penyelidikan Komnas HAM ke tingkat penyidikan dan penuntutan," kata Fatia.

Fatia menyoroti kasus pelanggaran HAM Tanjung Priok, Timor Leste, dan Abepura karena seluruh terduga pelaku yang diputus bersalah di pengadilan HAM ad hoc dinyatakan bebas di tahap kasasi dan beberapa aktor kunci dalam rangkaian rantai komando belum pernah tersentuh hukum dan tidak pernah dihadirkan dalam pengadilan HAM ad hoc. KontraS juga menyayangkan belum dilakukannya pemulihan kepada korban dan keluarga korban hingga kini.

"Hal ini menunjukkan bahwa negara belum benar-benar menyelesaikan secara optimal kasus Tanjung Priok, Timor Leste, serta Abepura," ujarnya.

Sementara itu, terdapat sekitar 13 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu lain yang belum diselesaikan adalah peristiwa 1965-1966, Talangsari 1989, penembakan misterius, kerusuhan 13-15 Mei 1998, penculikan aktivis 1997/1998, Tragedi Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II, Tragedi Simpang Kertas Kraft Aceh (KKA), Tragedi Jambu Keupok, Tragedi Rumah Geudong dan Pos Satis lainnya, Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet 1998, Peristiwa Wasior, Peristiwa Wamena, dan Peristiwa Paniai.

Terkait 13 kasus tersebut, KontraS menyoroti bolak-balik berkas penyelidikan dari Kejagung ke Komnas HAM. Sebab, Jaksa Agung dianggap tidak punya iktikad untuk membantu dan memberikan arahan yang jelas dalam proses pengembalian berkas. Fatia menilai tindakan itu justru hanya menampilkan ego sektoral bahwa hasil penyelidikan Komnas HAM tidak memenuhi unsur formil dan materiil sehingga mengharuskan Komnas HAM tidak menindaklanjuti ke Pengadilan HAM ad hoc.

Lebih lanjut, KontraS menyoroti tindakan Jaksa Agung yang menyatakan banding dalam kasus di PTUN terkait pernyataannya tentang kasus Semanggi I dan II bukan merupakan pelanggaran HAM berat pada Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI. KontraS meminta agar Jaksa Agung mencabut banding terkait kasus tersebut.

"Jaksa Agung agar segera mencabut gugatan banding dalam sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melawan keluarga korban Semanggi I dan Semanggi II sebagai bentuk tindakan kooperatif untuk melakukan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat dan menghadirkan keadilan bagi korban dan keluarga korban,"ujar Fatia.