.webp)
Kuasa hukum dari peserta pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Holiliana Tumimor - Abudin Halilu melaporkan seluruh anggota komisioner KPUD Morowali Utara ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Laporan itu dikarenakan KPUD Morowali Utara tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu terkait pemungutan suara ulang (PSU).
"Laporan ke Bawaslu Morowali Utara sudah kami lakukan pada (13/12), dan kini atas adanya dugaan pelanggaran kode etik, juga akan kami laporkan ke DKKP," tegas kuasa hukum pasangan Holiliana Tumimor - Abudin Halilu, Syahrudin Ariestal saat dihubungi pada Selasa (16/12/2020) malam.
Seluruh anggota komisioner KPUD Morowali Utara dilaporkan atas tindakan pelanggaran administrasi pemilihan, karena tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Morowali Utara tentang PSU yang seharusnya dilakukan di 5 TPS di 4 kecamatan di Morowali Utara.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Syahrudin menyebutkan PSU dilakukan berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh KPUD Morowali Utara dengan nomor: 171/PL.02.6-Kpt/7212/KPU-Kab/XII/2020 tentang Pemungutan Suara Ulang (PSU). Namun PSU tidak dilakukan secara keseluruhan sesuai rekomendasi Bawaslu.
"Tapi yang dilakukan hanya terhadap satu TPS saja, sedangkan 4 TPS lainnya tidak dijalankan oleh KPUD Morowali Utara," ucap Syahrudin Ariestal.
Diketahui, Pilbup Morowali Utara pada Pilkada 2020 hanya diikuti oleh dua peserta paslon. Paslon nomor urut 1 yakni Delis Julkarson Hehi - Djira dan nomor urut 2 Holiliana - Abudin Haililu. Kini, dari perhitungan akhir KPU, Delis Julkarson Hehi - Djira memperoleh 50,5% suara sementara Holiliana - Haililu memperoleh 49,5%.
(isa/isa)
