Kasus Dugaan Korupsi di Pelindo II, Kejagung Periksa Eks Kepala OP Tj Priok

Karin Nur Secha - detikNews
Selasa, 15 Des 2020 17:08 WIB
Gedung bundar  Jampidsus, kejaksaaan Agung.
Ilustrasi gedung Kejagung (Rengga Sancaya/detikcom)
Jakarta - Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) terus memeriksa saksi untuk mengusut kasus dugaan korupsi di PT Pelindo II (Persero) terkait perpanjangan kontrak Jakarta International Container Terminal (JICT). Hari ini Kejagung memeriksa Mantan Kepala Otoritas Pelabuhan (OP) Tanjung Priok, Bay Mokhamad Hassani.

"Hari ini telah melakukan pemeriksaan saksi, yaitu Bay Mokhamad Hassani selaku Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok tahun 2016," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam keterangan tertulis, Selasa (15/12/2020).

Bay diperiksa sebagai saksi. Leonard mengatakan pemeriksaan saksi ini dilakukan untuk mengumpulkan bukti dan membuat terang kasus ini.

Selain Bay, penyidik memeriksa Senior Manager Hukum PT Hutchison Seto Baskoro dan konsultan pada PT BMT Asia Pacific Indonesia Johny Tjea.

"Pemeriksaan saksi Seto Baskoro selaku Senior Manager Hukum PT Hutchison juga Johny Tjea selaku konsultan pada PT BMT Asia Pacific Indonesia. Pemeriksaan saksi itu dilakukan guna mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP," ucapnya.

Sebelumnya, Kejagung mengatakan penyidikan terhadap kasus dugaan korupsi PT Pelindo II diduga berkaitan dengan Jakarta International Container Terminal (JICT). Pasalnya, Kejagung menyebut ada perbuatan melawan hukum dalam perpanjangan kontrak dermaga tersebut.

"Penyidik melakukan penyidikan di Pelindo II, dugaannya itu di sana ada JICT (Jakarta International Container Terminal) diduga operasi terhadap JICT itu, masa berlakunya habis pada 2015. Dugaan perpanjangannya inilah setelah 2015 ini, diduga ada perbuatan melawan hukum," kata Kapuspen Kejagung sebelumnya, Hari Setiyono, kepada wartawan di kompleks Kejagung, Jalan Bulungan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (26/10).

Hari menerangkan, pihaknya saat ini tengah gencar melakukan penyidikan terkait perjanjian dan perbuatan melawan hukum dalam kasus tersebut. Meski begitu, Hari belum mau menyebutkan terkait kerugian negara akibat kasus perusahaan pelat merah itu.

"Ini masih dicari. Jadi terkait pengelolaan pelabuhan oleh JICT yang diduga perjanjiannya sudah habis, kemudian diduga ada perbuatan melawan hukum ketika dilakukan perpanjangan, seperti apa. Inilah yang sekarang masih proses penyidikan, kerugian keuangan negaranya berapa, masih belum dihitung secara tuntas," tuturnya. (knv/knv)