.webp)
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md bicara soal aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Mahfud mengatakan setiap warga wajib mengikuti aturan tersebut.
Hal itu disampaikannya saat menjadi keynote speaker di 'Seminar Nasional Pengelolaan Perbatasan Laut Republik Indonesia', di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa (15/12/2020). Mahfud mulanya bicara soal kedaulatan.
"Sejak menyatakan diri sebagai negara yang merdeka, maka pada saat yang sama Indonesia mempunyai kedaulatan. Kedaulatan itu artinya kekuasaan untuk menentukan kebijakan dan membuat aturan-aturan yang membuat aturan-aturan, kebijakan-kebijakan yang harus diikuti," kata Mahfud.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mahfud mengatakan pemerintah memiliki kekuasaan untuk membuat aturan dan kebijakan. Setiap warga negara, kata dia, wajib mengikuti aturan dan kebijakan pemerintah itu.
"Siapa itu yang membuat? Yang membuat tentu pemerintah. Mengapa pemerintah berhak membuat dan keputusan-keputusannya serta aturan-aturannya harus diikuti? Karena dia memimpin negara yang berdaulat," ungkapnya.
Meski demikian, kata Mahfud, rakyat juga memiliki setir kepemimpinan. Dia mengungkapkan kepemimpinan itu diberikan kepada rakyat melalui mekanisme konstitusional.
"Dan kepemimpinan diberikan kepada rakyat melalui mekanisme konstitusi. Oleh sebab itu, setiap warga negara atau siapa pun di republik ini yang ingin ikut mengatur atau kurang setuju dengan aturan-aturan yang ada, tempuhlah mekanisme konstitusional untuk membuat aturan-aturan dan menegakkan aturan. Jadi hidup menjadi tertib," ucap Mahfud.
Mahfud pun memastikan negara bakal hadir untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Pasalnya, keutuhan wilayah hingga ideologi Indonesia merupakan tanggung jawab pemerintah.
"Nah, maka tugas negara salah satunya adalah melindungi segenap bangsa dan tumpah darah bangsa Indonesia. Menjaga keutuhan, ideologi, dan keutuhan wilayah itu tugas dari setiap pemerintah Indonesia," pungkas Mahfud.
(mae/mae)
