KPK-BPN Serahkan Sertifikasi Lahan Monas-TMII-GBK-Kemayoran ke Setneg

Penyerahan sertifikasi aset Monas, TMII, GBK, dan Kemayoran ke Setneg. (Farih Maulana/detikcom)

Jakarta -

KPK bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menertibkan sejumlah aset milik negara. Aset-aset tersebut lalu diserahkan kepada Kementerian Sekretariat Negara (Kemenseteng) untuk pemanfaatan optimalisasi aset.

Aset ini meliputi Monumen Nasional (Monas), Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (PPKK), Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPK GBK), dan Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil berharap ada kemungkinan penyalahgunaan lahan hilang jika asetnya sudah tersertifikasi.

"BPN selalu bekerja sama dengan KPK dan siap mendukung KPK untuk menertibkan aset, pendaftaran aset, sehingga aset-aset negara, aset pemerintah, aset BUMN menjadi jelas. Dengan demikian, kalau sudah asetnya jelas, bersertifikat, kemungkinan hilang, kemungkinan penyalahgunaan akan berkurang," kata Sofyan di gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (14/12/2020).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia mengatakan Kementerian ATR/BPN terus memperbaiki tata kelola internal. Dia menyebut bahwa tanah di seluruh Indonesia harus didaftarkan sertifikasi.

"Targetnya sih tahun 2025, kalau seluruh tanah sudah terdaftar, seluruh semua persil tanah sudah terdaftar itu, maka akan jauh lebih baik," kata Sofyan.

Sofyan mengatakan mensertifikatkan tanah menjadi salah satu upaya dalam mendukung pencegahan korupsi. Menurutnya, dengan pencegahan, nilai aset yang diselamatkan sangat besar.

"Hari ini Rp 500 triliun aset menjadi jelas, padahal cuma 4 aset yang kebetulan dikontrol oleh Kementerian Setneg. Pencegahan adalah perbaikan sistem, dengan perbaikan sistem Insyaallah negeri kita akan lebih baik ke depan," ujar Sofyan.

Halaman berikutnya soal pernyataan Setneg dan KPK.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Kemensetneg Setya Utama berharap kerja sama antara Kemenseteng dengan KPK dan kementerian/lembaga lainnya dapat memberi banyak manfaat. Terutama dalam hal pengelolaan optimalisasi aset-aset negara.

"Mudah-mudahan dengan kerja sama ini akan membawa manfaat dengan lebih baik dan optimalisasi aset kita di PPK GBK, PPKK, dan Taman Mini," ujar Setya.

Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan KPK berkomitmen dan terus keras untuk melakukan pemberantasan korupsi dengan berbagai cara dan strategi. Menurutnya, penertiban dan optimalisasi aset milik negara kali ini telah menyelamatkan keuangan negara hingga Rp 548,2 triliun.

"Beberapa waktu lalu kita juga sudah telah melakukan kegiatan penertiban aset sesuai program pencegahan, antara lain pemulihan aset milik pemerintah daerah dan BUMN, fasum-fasos. Termasuk juga sertifikasi barang atau properti milik pemda yang totalnya juga tidak kurang dari Rp 88 triliun," ucap Firli.

"Ini adalah nilai harta milik kekayaan negara yang kita tertibkan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat," sambungnya.

Halaman 1 2

Selanjutnya