Bola Salju Soal Ujian 'Anies Diejek Mega'

Soal Ujian Sekolah Anies diejek Mega — Foto: dok. Istimewa

Jakarta -

Beredar sebuah foto soal ujian yang dianggap bermuatan unsur politis. Dalam soal ujian itu, disebutkan nama 2 pejabat sekaligus politikus, yakni Anies dan Mega.

Berikut isi soal tersebut:

"Anies selalu diejek Mega karena memakai sepatu yang sangat kusam. Walaupun demikian, Anies tidak pernah marah. Perilaku Anies merupakan contoh..." demikian bunyi pertanyaan pada soal itu yang dilihat detikcom, Sabtu (12/12/2020).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pada pilihan ganda terdapat empat pilihan jawaban. Pertama bertuliskan pemaaf; kedua istiqamah; ketiga sabar; dan keempat ikhlas.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana membenarkan soal itu ada di sekolah Jakarta. Nahdiana mengatakan pihaknya telah mengimbau kepada guru-guru untuk tidak menyebutkan nama pejabat publik tertentu ketika membuat soal ujian.

"Dinas Pendidikan tidak pernah mengimbau kepada guru di sekolah untuk membuat soal ujian sekolah dengan menyebutkan nama pejabat publik tertentu dan telah mengarahkan Guru yang membuat soal ujian sekolah tersebut untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi," ujar Nahdiana melalui rilis di situs PPID DKI Jakarta, Sabtu (12/12).

Ketua Fraksi PDIP DKI Jakarta Gembong Warsono mengungkap lokasi sekolah yang menyebutkan nama Anies dan Mega dalam soal ujian. Gembong menyebut lokasi sekolahnya yakni SMP 250 Jakarta.

"Soal ujian SMP 250 Cipete (Jakarta Selatan)," ucap Gembong, Sabtu (12/12).

Gembong meminta Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) DKI Jakarta harus bertanggungjawab atas masalah tersebut. "Kadis Pendidikan harus mempertanggungjawabkan," kata Gembong.

Buntut persoalan ini, Komisi E DPRD DKI Jakarta berencana akan memanggil Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk mengkonfirmasi dan menjelaskan duduk perkara adanya soal ujian itu. Menurut sekretaris Komisi E, Johnny Simanjuntak, soal ujian itu ada muatan politik praktis.

"Kita hari Selasa (15/12), pukul 14.00 WIB, akan memanggil Dinas Pendidikan dan seluruh jajaran," ucap Johnny saat dihubungi, Minggu (13/12/2020).

"Data kita adalah data ujian itu. Kenapa kita panggil? Karena ini persoalan serius, artinya, kita tidak mau gunakan pendidikan kita, yang sebagai kawah candradimuka mendidik calon pemimpin atau akademisi, dengan muatan tidak edukatif. Bahkan, berpihak dan politik praktis untuk siswa SMP," katanya.

Baca selengkapnya di halaman berikutnya

Bagi Johnny, ada nama Anies dan Mega dalam soal itu bukanlah hal kebetulan. Menurutnya, ada keterkaitan antara soal yang menyebut Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta, dengan Anies yang diejek oleh Mega.

"Dikatakan lagi menyebut nama Mega yang mengatakan, mengejek Anies karena sepatu kusam. Kalau dikatakan itu kebetulan, itu nggak benar juga. Kenapa waktu (soal) Anies dia gubernur hasil pilihan, kemudian dikaitkan lagi Mega mengejek Anies yang sepatu kusam. Kalau dikatakan itu kebetulan, saya pikir orang biasa juga paham. Karena soal pertama saja disebut Anies seorang gubernur. Artinya ini tidak bagus, kesannya, sebagai ASN, dia angkat Anies, tapi membully atau mejelek-jelekkan Mega," katanya.

Berkaca pada soal Anies diejek Mega, politikus PDIP tersebut meminta ASN untuk tetap netral. Si pembuat soal, menurut Johnny, memihak kepada salah satu peserta pemilu.

"Dari segi Guru, dia ASN, ASN harus netral. 'Seolah-olah Pak Johnny mengatakan ASN tidak netral?' Iya. Kenapa? Dia membawa nama yang menurut kita sudah akrab di kalangan kita. Nama Anies kan Gubernur DKI Jakarta, dan di soal itu sempat disebutkan, hasil pilihan, terpilih. Dia anti korupsi dan lain-lain, artinya dia amanah, Itu apa yang kayak gitu?" kata Johnny.

Selain soal ujian Anies diejek Mega, Johnny mengungkit soal Guru di SMA 58 yang meminta agar memilih ketua OSIS yang seagama. Sehingga, ada dugaan Dinas Pendidikan DKI Jakarta tidak tegas membiarkan kesalahan-kesahan guru.

"Kejadian ini kita anggap pucuk gunung es. Kemarin di SMA 58, itu ada seorang guru yang memerintahkan siswa agama tertentu untuk tidak memilih calon ketua OSIS dari agama tertentu. Tidak ada tindakan tegas dari Dinas Pendidikan. Maka, kita anggap Dinas Pendidikan terlalu permisif, terlalu menolerir tindakan yang sebenarnya berbahaya bagi siswa," katanya.

Halaman 1 2

Selanjutnya