Komisi E DPRD DKI Jakarta akan memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta terkait soal ujian SMP yang memuat 'Anies diejek Mega.' Sekretaris Komisi E, Johnny Simanjuntak, menilai ada muatan politik praktis dalam soal tersebut.
"Kita hari Selasa (15/12), pukul 14.00 WIB, akan memanggil Dinas Pendidikan dan seluruh jajaran," ucap Johnny saat dihubungi, Minggu (13/12/2020).
"Data kita adalah data ujian itu. Kenapa kita panggil? Karena ini persoalan serius, artinya, kita tidak mau gunakan pendidikan kita, yang sebagai kawah candradimuka mendidik calon pemimpin atau akademisi, dengan muatan tidak edukatif. Bahkan, berpihak dan politik praktis untuk siswa SMP," katanya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bagi Johnny, ada nama Anies dan Mega dalam soal itu bukanlah hal kebetulan. Menurutnya, ada keterkaitan antara soal yang menyebut Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta, dengan Anies yang diejek oleh Mega.
"Dikatakan lagi menyebut nama Mega yang mengatakan, mengejek Anies karena sepatu kusam. Kalau dikatakan itu kebetulan, itu nggak benar juga. Kenapa waktu (soal) Anies dia gubernur hasil pilihan, kemudian dikaitkan lagi Mega mengejek Anies yang sepatu kusam. Kalau dikatakan itu kebetulan, saya pikir orang biasa juga paham. Karena soal pertama saja disebut Anies seorang gubernur. Artinya ini tidak bagus, kesannya, sebagai ASN, dia angkat Anies, tapi membully atau mejelek-jelekkan Mega," katanya.
Berkaca pada soal Anies diejek Mega, politikus PDIP tersebut meminta ASN untuk tetap netral. Si pembuat soal, menurut Johnny, memihak kepada salah satu peserta pemilu.
"Dari segi Guru, dia ASN, ASN harus netral. 'Seolah-olah Pak Johnny mengatakan ASN tidak netral?' Iya. Kenapa? Dia membawa nama yang menurut kita sudah akrab di kalangan kita. Nama Anies kan Gubernur DKI Jakarta, dan di soal itu sempat disebutkan, hasil pilihan, terpilih. Dia anti korupsi dan lain-lain, artinya dia amanah, Itu apa yang kayak gitu?" kata Johnny.
Selain soal ujian Anies diejek Mega, Johnny mengungkit soal Guru di SMA 58 yang meminta agar memilih ketua OSIS yang seagama. Sehingga, ada dugaan Dinas Pendidikan DKI Jakarta tidak tegas membiarkan kesalahan-kesahan guru.
"Kejadian ini kita anggap pucuk gunung es. Kemarin di SMA 58, itu ada seorang guru yang memerintahkan siswa agama tertentu untuk tidak memilih calon ketua OSIS dari agama tertentu. Tidak ada tindakan tegas dari Dinas Pendidikan. Maka, kita anggap Dinas Pendidikan terlalu permisif, terlalu menolerir tindakan yang sebenarnya berbahaya bagi siswa," katanya.
Tonton video 'Soal Ujian Tentang Khilafah Bikin Geger Kediri':
Bagaimana penjelasan Dinas Pendidikan tentang soal ujian Anies diejek Mega. Simak di halaman selanjutnya.