Baca Pleidoi, Pengacara Harap Brigjen Prasetijo Divonis Bebas

Ibnu Hariyanto - detikNews
Jumat, 11 Des 2020 22:25 WIB
Kuasa Hukum Brigjen Prasetijo Utomo Bacakan Pleidoi
Kuasa Hukum Brigjen Prasetijo Utomo Bacakan Pleidoi (Foto: Ibnu Hariyanto/detikcom)
Jakarta -

Tim kuasa hukum membacakan pleidoi mantan Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo atas tuntutan jaksa dalam kasus surat jalan palsu Djoko Tjandra. Tim kuasa hukum Brigjen Prasetijo berharap majelis hakim memvonis bebas kliennya.

"Tim kuasa hukum memohon agar majelis hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini memutuskan, menyatakan membebaskan Brigjen Prasetijo Utomo dari dakwaan pertama, dakwaan kedua, dan dakwaan ketiga sebagaimana tertuang dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum," kata kuasa hukum Brigjen Prasetijo, Rolas Budiman Sitinjak, saat membaca pleidoi di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Cakung, Jumat (11/12/2020).

Brigjen Prasetijo memang didakwa melanggar tiga pasal sekaligus. Ketiga Pasal 263 ayat 1 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1, Pasal 426 ayat 2 KUHP juncto Pasal 64 KUHP ayat 1, dan Pasal 221 ayat 1 ke-2 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP.

Ia menilai seharusnya perihal surat jalan palsu tersebut tidak semestinya dibawa ke ranah pidana. Ia menyebut berdasarkan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 7 Tahun 2017 harusnya diperbaiki melalui mekanisme di lingkungan Polri.

"Bahwa terkait surat jalan yang diduga palsu atau diduga di dalamnya terdapat isi yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam surat tuntutan a quo jaksa penuntut umum, maka seharusnya atas surat-surat tersebut dapat diperbaiki melalui mekanisme administrasi yang berlaku di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, bukan malah dilaporkan sebagai tindak pidana pemalsuan surat. Peraturan tersebut diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2017, yang mana apabila ada kesalahan/kekeliruan dalam surat model lainnya yang klasifikasinya pendisribusiannya adalah biasa, maka harus taat pada mekanisme perubahan, pencabutan, pembatalan dan ralat sebagaimana diatur dalam Bab Vlll Pasal 49-52 Perkap Nomor 7 Tahun 2017," ungkapnya.

Pengacara juga ungkap soal red notice Djoko Tjandra. Simak di halaman berikutnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2