94 Kasus Dugaan Pelanggaran Pilkada Diusut Jaksa, Anggota DPR Turut Terlibat

Karin Nur Secha - detikNews
Jumat, 11 Des 2020 12:57 WIB
gedung kejagung
Gedung Kejagung (dok detikcom)
Jakarta -

Kejaksaan Agung (Kejagung) hingga kini setidaknya menemukan ada 94 dugaan pelanggaran di Pilkada Serentak 2020. Dari 94 dugaan pelanggaran itu, ada anggota DPR RI yang turut terlibat pelanggaran.

"Hingga sore ini, Kejaksaan RI memproses 94 perkara dari 26 kejaksaan tinggi di Tanah Air," Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Leonard Eben Simanjuntak dalam keterangan tertulis, Jumat (11/12/2020).

Di Maluku Utara diduga ada 8 kasus pelanggaran Pilkada 2020 yang ditangani Kejati di sana. Salah satu dugaan pelanggarannya melibatkan anggota DPR RI, Achmad Hatari, karena menghadiri acara salah satu pasangan calon (paslon) saat reses.

"Di Kabupaten Halmahera Utara, Malut, anggota DPR RI Achmad Hatari yang kebetulan sedang reses dilaporkan karena menghadirkan wakil paslon nomor 1, kemudian foto bersama dengan gestur satu jari," ujarnya.

Kejati Sulawesi Utara berada di urutan teratas dengan menangani 12 kasus pelanggaran Pilkada 2020 dengan model pelanggaran kasus yang beragam. Contohnya, di Kabupaten Pangkep, ASN diduga tidak netral karena mengunggah foto paslon nomor urut 2. Foto itu juga disertai pesan agar warga tidak lupa mencoblos calon kepala daerah yang dimaksud.

Kejati Riau menangani 7 laporan, di antaranya kasus dugaan video yang disebar melalui pesan percakapan WhatsApp. Pesan itu berisi konten dukungan oleh Kepala Desa Talang Jerinjing di Kabupaten Indragiri Hulu terhadap salah satu paslon bupati/wakil bupati nomor urut 2.

Pelanggaran juga ditemukan oleh jajaran Kejati Kalimantan Selatan dengan 6 perkara. Contohnya, Kepala Desa Pasar Baru di Kabupaten Tanah Bumbu kedapatan menghadiri kegiatan kampanye sembari mengenakan kaos paslon nomor urut 1 dan sekaligus membagikan kaos itu kepada peserta kampanye.

Selanjutnya
Halaman
1 2