Komnas HAM Luruskan Hoax Foto Ahmad Taufan Damanik Bertemu Tommy Soeharto

Arief Ikhsanudin - detikNews
Kamis, 10 Des 2020 22:47 WIB
Kantor Komnas HAM
Foto: Rolando/detikcom
Jakarta -

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meluruskan isu di media sosial yang menyebut Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dekat dengan Keluarga Cendana. Isu tersebut disebut Komnas HAM sebagai berita bohong atau hoax.

Isu soal kedekatan Ketua Komnas HAM dengan Keluarga Cendara dinarasikan dengan unggahan foto di media sosial. Terdapat foto Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto dengan orang yang disebut sebagai Ahmad Taufan Damanik. Akun Twitter resmi Komnas HAM mengunggah tangkap layar foto tersebut dengan label 'Hoax.'

"Komnas HAM Republik Indonesia memberikan klarifikasi resmi sebagai berikut: 1. Berita dan foto tersebut tidak benar, 2. Pria yang diberi lingkaran merah dalam foto tersebut bukan Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik," tulis Komnas HAM dalam akun Twitter resminya, seperti dilihat detikcom, Kamis (10/12/2020).

Komnas HAM menegaskan bahwa Taufan tidak pernah bertemu dengan anggota Keluarga Cendana.

"Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik tidak pernah bertemu atau berfoto bersama dengan anggota Keluarga Cendana dalam kesempatan apa pun," ujarnya.

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik bersama para anggota meninjau terkait tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme.Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik (Grandyos Zafna/detikcom)

Komnas HAM meminta agar kabar bohong tersebut tidak disebarluaskan. "Maka, Komnas HAM RI menghimbau agar masyarakat untuk tidak terpengaruh dan/atau ikut menyebarluaskan berita bohong dan menyesatkan tersebut," tulis Komnas HAM.

Komnas HAM memastikan kerja mereka berdasarkan peraturan yang ada di Indonesia. Komnas HAM akan tetap menjadi organisasi yang tidak berpihak kepada siapa pun.

"Komnas HAM RI akan selalu bekerja berdasarkan mandat undang-undang, dalam hal ini UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan bekerja tidak dalam kaitan dengan kelompok politik mana pun, tapi semata-mata untuk tegaknya hukum yang berlandaskan prinsip hak asasi manusia," tulisnya.

(aik/dkp)