Jangan Curigai Misionaris Asing

Jakarta - Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) minta jajaran pemerintah tidak terlalu mudah mencurigai keberadaan para misionaris asing sebagai unsur NGO yang mendorong terus muculnya aspirasi pemisahan Papua dari NKRI. "Karena bagaimana pun peran mereka membuka tempat-tempat terisolasi sungguh besar. Kami minta mereka jangan cepat dicurigai sebagai unsur asing yang menstimulasi perasaan separatisme," kata Ketua Umum PGI Andreas Jewangoe usai diterima Presiden SBY di Kantor Presiden, Jalan Veteran, Jakarta, Senin (30/1/2006). Pada pertemuan selama satu jam itu, DPP PGI memaparkan pada presiden kompleksitas perkembangan masalah yang mendorong hidupnya separatisme Papua. Intinya adalah pelaksanaan kebijakan pemerintah di lapangan yang tidak konsisten dan konsekuen. Mulai dari kebijakan dalam bidang ekonomi, keberadaan transmigrasi, penegakan HAM, dan penyaluran dana Otonomi Khusus. Bahkan yang terbaru adalah ketakutan akan berubahnya RI menjadi Negara Islam seiring dengan gencarnya wacana penerapan Syariat Islam hingga kasus penutupan tempat ibadah di beberapa tempat. "Bagi mereka ini indikasi. 'Lho, negara ini maunya ke mana? Ketimbang kita bersatu dalam negara ini, lebih baik kita berdiri sendiri saja'," papar Andrea Jewangoe mengutip aspirasi kekhawatiran warga Papua yang sempat ditangkap PGI. Menurutnya, atas masukan tersebut Presiden menegaskan bahwa RI tetap merupakan negara yang menghargai keberagaman agama dan adat daerah masing-masing. Berdiri berlandas pada Pancasila dan UUD'45 sebagaimana ditetapkan para pendiri bangsa ini. Pihak PGI sepakat dengan Presiden yang menyatakan kekhawatiran itu sama sekali tidak beralasan. "Tapi betapa pun kecilnya kekhawatiran yang terindikasi itu, jangan dianggap enteng. Bila semakin lama dan membesar, tentu akan makin sulit diatasi," imbuh Andreas. (nrl/)