Gelar Rakor Pilkades Serentak, Mendagri Tito Cek Kesiapan 23 Kabupaten-Kota

Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Kamis, 10 Des 2020 12:45 WIB
Mendagri Tito Karnavian gelar rakor persiapan Pilkades Serentak 2020 (Foto: Tiara Aliya/detikcom)
Mendagri Tito Karnavian menggelar rakor persiapan Pilkades Serentak 2020 (Tiara Aliya/detikcom)
Jakarta -

Mendagri Tito Karnavian menggelar rapat koordinasi (rakor) terkait pelaksanaan Pilkades Serentak 2020. Tito hendak memastikan kesiapan tahapan Pilkades Serentak di 23 kabupaten dan kota berjalan lancar dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19.

Rapat koordinasi ini turut dihadiri secara virtual oleh Mendes, Abdul Halim Iskandar, Deputi Bidang Pencegahan BNPB Lilik Kurniawan, Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi Kemenkes Ahmad Yurianto, Asops Kapolri Irjen Imam Sugianto, Asops Panglima TNI Mayjen TNI Arios Tiopan Aritonang, serta Jamintel Sunarta.

Dalam kesempatan ini, Tito memaparkan, pada akhir 2020 ini, ada 23 kabupaten dan kota yang memilih tetap menggelar Pilkades Serentak 2020. Kemudian, lanjut Tito, 13 kabupaten kota di antaranya melangsungkan pilkades sebelum 20 Desember 2020. Kabupaten terbesar adalah Tanggamus, Lampung, sebanyak 220 desa.

"Sekarang untuk sebelum tanggal 20 pertanyaan utamanya apakah sudah siap untuk melaksanakan prokes seperti itu? Terutama daerah besar, ini paling besar adalah Tanggamus, ini (ada) 220 desa tidak sedikit ini. Kemudian kedua terbesar adalah Sidoarjo 173 desa. Kemudian ketiga Ciamis 143 desa," kata Tito Karnavian di Kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (10/12/2020).

Atas hal ini, Tito mengimbau setiap wilayah agar memastikan betul penerapan protokol kesehatan COVID-19 dapat ditegakkan seperti halnya pelaksanaan Pilkada 2020. Salah satu hal yang ditekankan Tito terkait aturan pembatasan kapasitas pemilih yang menyambangi TPS di pilkades serentak nanti.

"Kita harus betul-betul mencegah jangan sampai terjadinya kerumunan yang berpotensi penularan. Karena itu, kami kira langkah lanjutnya nanti adalah kita harus tegaskan bahwa jumlah pemilih per TPS 500," ucapnya

"Kalau yang memaksakan, misal tanggal 13 tapi dengan tidak mengindahkan protokol kesehatan terjadinya kerumunan yang berpotensi penularan, saya mengingatkan kembali bahwa ada sejumlah peraturan perundang-undangan yang dapat membuat para penanggung jawab kegiatan itu memiliki risiko tinggi. Mohon maaf sekali lagi, saya tidak bermaksud mengancam, tidak. Tapi mengingatkan keselamatan rakyat nomor satu. Kerumunan akan mengakibatkan berpotensi menularkan," lanjut Tito.