Bawaslu Surabaya Ingatkan Pemilih Agar Tak Membawa HP ke Bilik Suara

Jihaan Khoirunnisaa - detikNews
Rabu, 09 Des 2020 10:10 WIB
Larangan membawa HP
Foto: dok. Istimewa
Jakarta -

Hari ini dilaksanakan proses pemungutan suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Cawali-Cawawali) Surabaya. Agar pelaksanaan coblosan berjalan lancar dan tertib, pemilih diminta memahami apa saja larangan di Tempat Pemungutan Suara (TPS), seperti tidak membawa handphone (HP) saat berada di bilik suara.

"Larangan bagi pemilih untuk membawa telepon genggam itu tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 18 tahun 2020 perubahan dari PKPU 8 tahun 2018 di Pasal 32 ayat (1) huruf i dan dipertegas di Pasal 39," jelas Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Surabaya Agil Akbar dalam keterangan tertulis, Selasa (8/12/2020).

Dalam PKPU Pasal 32 ayat (1) huruf i disebutkan, larangan menggunakan telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya di bilik suara. Sedangkan Pasal 39 ditegaskan pemilih dilarang mendokumentasikan hak pilihnya di bilik suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.

Lebih lanjut Agil menjelaskan larangan membawa handphone tersebut agar pemilih tidak mendokumentasikan hak pilihnya guna menghindari terjadinya transaksi politik uang.

"Kami berharap KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) yang ada di TPS selalu mengingatkan dan melarang pemilih membawa telepon genggam atau alat perekam gambar lainnya di bilik suara. Adanya potensi transaksi uang itu sangat terbuka jika ada perekaman gambar yang telah dipilih," ungkapnya.

Selain itu, lanjut Agil, dengan mengambil gambar saat di bilik suara juga akan menghilangkan asas rahasia dalam pemilu.

"Dilarang membawa HP itu dikhawatirkan asas rahasia tidak terpenuhi, karena pemilih telah mengambil gambar pilihannya," terangnya.

Tidak hanya itu saja, menurut Agil orang yang berada di sekitar TPS juga dilarang untuk memakai atribut, baik atribut pasangan calon (Paslon) maupun partai politik (Parpol). Sebab, hal tersebut dianggap termasuk ke dalam bagian kampanye. Padahal masa kampanye dari setiap Paslon sendiri telah selesai.

"Khusus untuk saksi, sudah diatur dengan jelas pada Pasal 28. Saksi dilarang mengenakan, membawa gambar dan nomor paslon, simbol partai dan atribut lainnya yang berhubungan dengan paslon dan partai. Larangan ini juga berlaku pada pemilih. Mereka dilarang mengenakan dan membawa simbol atau atribut paslon dan partai," pungkasnya

(prf/ega)